Info CPNS Tenaga Kesehatan.

Pemerintah menggelar rapat koordinasi terkait pengangkatan PTT tenaga medis sebagai PNS di Kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

Sahabat pembaca Info Bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa sudah tahukah anda bahwa Pemerintah menggelar rapat koordinasi terkait pengangkatan pegawai tidak tetap (PTT) tenaga medis sebagai pegawai negeri sipil ( PNS) di Kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Usai rapat, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan belum ada keputusan resmi terkait rencana pengangkatan PNS sekitar 4.000 PTT medis.

"Ini masih pembahasan. Nanti segera kami bawa ke Presiden," ujar Moeldoko di Jakarta, Jumat (19/1/2018).

Meski begitu, Moeldoko mengatakan, dari sisi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan Menteri Kesehatan, tidak ada persoalan terkait rencana pengangkatan PTT medis.

Rencananya, kata Moeldoko, keputusan soal pengangkatan PTT medis akan diatur dalam keputusan presiden (Keppres). Ia berharap keppres tersebut akan rampung dalam waktu dekat.

Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengatakan, PTT medis yang diupayakan akan diangkat menjadi PNS terdiri dari berbagai tenaga medis mulai dari dokter dan bidan.

"Harapannya lebih cepat dan ada kepastian. Nah nanti ada administaratif," kata dia.

Sementara itu, Menpan RB Asman Abnur menuturkan bahwa para PTT media yang Alan diangkat sudah memenuhi syarat melalui tes yang sudah dilakukan 2016.

Berita ini bersumber dari Kompas.
Share:

Penerimaan CPNS 2018 difokuskan bagi tenaga kesehatan dan pengajar

Sahabat pembaca Info Bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa Pemerintahan Jokowi-Jk berencana membuka kembali pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di tahun 2018. Rencananya, pendaftaran CPNS akan dimulai pada Februari mendatang.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB, Herman Suryatman mengatakan, penerimaan CPNS 2018 sedikit berbeda dengan penerimaan CPNS 2017. Di mana, 2018 akan diutamakan untuk tenaga kesehatan dan pengajar.

"Iya memang rencananya titik beratnya lebih ke kesehatan, tenaga pengajar formasi spesifik, yang bukan ke formasi administrasi," kata Herman saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Sabtu (6/1).

Herman mengatakan, hingga kini pihaknya belum menentukan jumlah kuota yang dibutuhkan dalam penerimaan tersebut. Kementerian/Lembaga serta pemerintah daerah pun masih terus melakukan pembahasan.

Proses seleksi dan tes masih sama seperti tahun 2017. Di mana para peserta yang mendaftar lebih dulu akan mengikuti seleksi administrasi. Setelah itu peserta akan melalui seleksi kompetensi dasar (SKD).

"Pada SKD, peserta CPNS dites wawasan kebangsaan (TWK), tes intelegensi umum (TIU), serta tes karakteristik pribadi (TKP). Tes-tes tersebut menggunakan sistem berbasis komputer atau computer assisted tes (CAT)," jelasnya.

Herman mengingatkan, masyarakat tidak percaya terhadap oknum yang menawarkan bisa membantu lolos tes dengan meminta sejumlah uang. Sebab, penerimaan CPNS tahun ini bersih dan jauh dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

"Masyarakat khususnya putra putri terbaik bangsa yang berminat untuk ikut CPNS jangan sampai percaya dengan orang yang meminta sejumlah uang untuk penerimaan CPNS, karena seleksi PNS kami pastikan bersih dan jauh dari KKN. Hanya dengan berusaha, belajar berdoa dan latihan yang bisa lolos CPNS," tandasnya.

Berita ini bersumber dari Merdeka.
Share:

120 Ribu CPNS Akan Diterima Tahun 2018. Formasi Guru dan Tenaga Kesehatan Terbanyak

Sahabat pembaca Info Bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa jangan khawatir bila gagal jadi PNS melalui dua seleksi yang telah digelar di 2017, barangkali hoki Anda di 2018 ini.

Kabar gembira bagi para pencari kerja yang mengincar status Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) RI akan membuka lagi penerimaan calon atau CPNS pada tahun 2018 atau gelombang ketiga.

Khusus gelombang ketiga ini, CPNS yang akan diterima direncanakan untuk formasi pegawai daerah.

 Pada gelombang pertama, ada sebanyak 17.521 CPNS diterima untuk Kementerian Hukum dan HAM dan.

Pada gelombang kedua, ada sebanyak 17.928 formasi untuk mengisi jabatan pada 30 kementerian, 30 lembaga negara, dan 1 pemerintah provinsi, yakni Pemprov Kalimantan Utara.

Total CPNS diterima pada 2 gelombang pada tahun 2017 sebanyak 35.449 dari 1,2 juta pendaftar.

Pada gelombang ketiga, jumlah yang akan diterima jauh lebih banyak, yakni 120 ribu CPNS.

"Akan ada 120 ribu orang calon PNS termasuk formasi untuk pegawai daerah," kata Menteri PAN-RB RI, Asman Abnur di Jakarta, pekan lalu.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB RI, Herman Suryatman mengatakan, pihaknya masih memvalidasi data usulan formasi dari setiap instansi yang direncanakan selesai pada bulan ini.

Selanjutnya, 2 bulan kedepan, Kementerian PAN-RB RI akan menetapkan formasi yang dibutuhkan dan mengumumkan pembukaan lowongan CPNS kepada masyarakat.

Asman mengatakan, penerimaan CPNS tahun ini akan diprioritaskan formasi guru dan tenaga kesehatan.

Bagi yang tak lulus tes CPNS pada tahun lalu, bisa mendaftar lagi pada tahun ini.

4 Tahun Tanpa Penerimaan CPNS 

Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan kembali dibuka pada 2018.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur mengatakan, pembukaaan 120 ribu lowongan dilakukan berdasarkan hitungan PNS yang pensiun.

"Insyaallah kita buka pakai metode minus gross. Akan ada 120 ribu orang calon PNS termasuk formasi untuk pegawai daerah," kata Asman di Balai Kota Jakarta, Rabu (27/12/2017).

Asman menyebut, empat tahun terakhir, Indonesia sudah melaksanakan moratorium penerimaan CPNS. Dalam rentang waktu tersebut, sudah ada sekitar 400 ribu PNS yang pensiun.

Oleh karena itu kini diperlukan pembukaan penerimaan CPNS untuk mengisi kursi kosong.

"Kalau tak dilakukan penerimaan PNS akan terjadi ketimpangan pejabat eselon II dan eselon III," kata dia.

Pada tahun 2017, sebanyak 37 ribu PNS sudah diterima untuk formasi pemerintah pusat. Formasi tersebut diperebutkan sebanyak 1,2 juta peserta.

Menurut Asman, setelah dikalkulasi masih ada 220 ribu posisi PNS yang kosong lantaran ditinggal pensiun.

Asman lantas meminta agar DKI cepat mengajukan formasi penerimaan CPNS di daerahnya. Dia meminta agar Badan Kepegawaiam Daerah (BKD) menghitung beban kerja yang dibutuhkan, terutama tenaga guru dan kesehatan.

"Tolong prioritaskan guru dan kesehatan, 2018 mohon kalau bisa awal Januari sudah menerima rencana usulan," tandas Asman.

Bagi masyarakat yang belum lolos dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2017, jangan berkecil hati. Pada 2018, pemerintah akan kembali membuka seleksi CPNS.

Jika tahun ini pendaftaran CPNS mayoritas untuk Kementerian/Lembaga di pemerintahan pusat, pada tahun depan pembukaan CPNS akan didominasi untuk pemerintah daerah.

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, Kementerian PANRB telah mengusulkan jumlah pembukaan CPNS 2018 ke Kementerian Keuangan.

"Yang jelas pada 2018 itu yang akan pensiun itu sebanyak 250 ribu orang, dimana 38 ribu itu di pemerintah pusat dan sisanya di daerah. Posisi terakhir baru itu yang kami sampaikan ke Kementerian Keuangan untuk 2018," kata dia dalam Media Gathering di Bogor, Rabu (13/12/2017).

Pemerintah tetap melakukan seleksi CPNS 2018 dengan sistem zero growth, mengingat moratorium sampai saat ini belum dicabut oleh Menteri PAN-RB. Artinya, tambahan CPNS tidak akan melebihi jumlah PNS yang pensiun.

Mengenai jadwal seleksi CPNS 2018, Setiawan mengaku masih belum bisa memastikan bulan apa akan diadakan. Hanya saja dirinya memiliki tenggat waktu yang diharapkan.

"Biasanya kami kalau sudah usulkan, nanti akan menunggu usulan dari instansi pemerintahan. Baru nanti kita validasi, itu akan kita lakukan di Februari-Maret 2018. Baru kalau sudah selesai nanti kita persiapan untuk buka lagi," tambah dia.

Usulan posisi yang dilakukan instansi pemerintahan, saat ini Kementerian PAN-RB sudah menerapkan model e-formasi. Dengan ini maka akan mempersingkat waktu validasi.

Posisi-posisi yang akan disetujui oleh Kementerian PANRB ini nantinya akan disesuaikan dengan visi misi masing-masing pemerintahan baik pusat dan daerah.

Berita ini bersumber dari Tribun Timur.
Share:

Pesan Sponsor

Popular Posts