Jumat, 19 Mei 2017

Sebanyak 169 perawat honorer yang tergabung dalam FKPHI Kendal menuntut upah yang layak.

Sahabat pembaca Info Bidan PTT dan Perawat Honorer, sudah tahukah anda bahwa sebanyak 169 perawat honorer yang tergabung dalam Forum Komunikasi Perawat Honorer Indonesia (FKPHI) Kendal menuntut upah yang layak.

Pasalnya selama ini perawat honorer hanya menerima honor sekitar Rp 75 sampai Rp 100 ribu per bulan.

Yustina Putroyuni, perawat honorer ini mengaku hanya mendapatkan honor Rp 75 ribu sampai Rp 100 ribu per bulan selama sepuluh tahun melayani di Puskesmas Pageruyung

“Bahkan kadang malah tidak mendapatkan honor,” keluhnya dalam Seminar Keperawatan Kendal yang di gelar FKPHI Kendal di Pendopo Kendal, Kamis (18/05/2017)

Senada dengan Yustina, perawat Puskesmas Brangsong II Nur Azizah, mengeluhkan upah perawar yang jauh di bawah Upah Minimum. Dia berharap perawat honorer sama sejahteranya dengan guru honorer.

"Kami diupah sebesar Rp 1 juta saja per bulan, sangat bersyukur, dulu ada dana kesra sebesar Rp 200 ribu yang cair tiap tiga bulan sekali saja masih dipotong, " terangnya

Ketua FKPHI Kendal, Saifullah Bariklana, mengatakan jumlah perawat di Kabulaten Kendal ada 1.105 orang.

Sedangkan perawat honorer puskesmas sebanyak 169 orang sedangkan perawat di Rumah Sakit Kendal ada 129 orang.

Saifullah heran nasib perawat honorer tetap sama tiap tahun padahal pelayanan dan semangat tidak kalah dengan perawat yang berstatus PNS.

Nasib perawat honorer di rumah sakit masih lebih baik dengan upah sekitar Rp 1, 7 juta. Namun nasib perawat honorer khususnya di Puskesmas masih sangat memprihatinkan.

“Contohnya saya yang hanya menerima honor Rp 100 ribu per bulan, padahal jarak dari rumah sampai puskesmas sejauh 25 kilometer,” ujar Saifullah yang juga perawat di Puskesmas Pembantu Sukorejo.

Ketua DPRD Kendal, Prapto Utono mengakui perbaikan kesejahteraan perawat honorer terganjal dengan Peraturan Pemerintah (PP) 48 tahun 2016, yang berisi pemerintah sudah tidak diperbolehkan mengangkat pegawai honorer.

“Solusinya dengan mengubah puskesmas dan rumah sakit daerah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), agar bisa mengangkat pegawai sesuai kebutuhan tanpa harus terikat peraturan dengan pemerintah,” paparnya.

Walau demikian, pihaknya akan memperjuangkan nasib perawat honorer. Menurutnya pemerintah masih mampu menggaji perawat honorer.

Berita ini bersumber dari Tribunnews.
Share:

Senin, 15 Mei 2017

Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) se-Indonesia mendesak pemerintah segera mengesahkan revisi UU Aparatur Sipil Negara menjadi UU

Sahabat pembaca Info Bidan PTT dan Perawat Honorer, sudah tahukah anda bahwa para perawat honorer yang tergabung dalam Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) se-Indonesia, mendesak pemerintah segera mengesahkan revisi UU Aparatur Sipil Negara (UU ASN) menjadi UU.

“Pemerintah wajib mengangkat perawat honorer menjadi PNS, tanpa harus membatasi usia. Karena mereka ada yang sudah berusia 35 tahun, tetap setia mengabdi sebagai perawat honorer. Ini kasihan mereka,” tegas Ketua Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPW PPNI) Jateng, Edy Wuryanto.

PPNI Jateng menginisiasi berlangsungnya kongres nasional ke-1 Forum Perawat Honorer Indonesia di kantor DPW PPNI Jateng. Dilanjutkan seminar nasional bertema Peluang dan Tantangan Revisi UU ASN sebagai pintu masuk pengangkatan PNS bagi perawat non-PNS di Hotel Metro Semarang, kemarin.

Anggota Badan Legislasi DPR yang juga pengusul revisi UU ASN, Rieke Diah Pitaloka Intan Purnamasari, dan hadir pada acara itu, membakar semangat para perawat honorer dari berbagai pelosok Indonesia. Rieke mendesak pemerintah segera mengesahkan revisi UU ASN menjadi UU. Pasalnya payung hukum tersebut kini sudah ditunggu masyarakat yang masih bekerja sebagai tenaga kontrak, tenaga honorer, pegawai titak tetap, dan pegawai tetap non-PNS.

Menurut Rieke, presiden sudah menerbitkan surpres (surat presiden) agar DPR dan pemerintah melalui menteri yang ditunjuk segera mengesahkan revisi UU ASN menjadi UU.

“Revisi UU ASN akan menjadi payung hukum bagi pegawai honorer,” kata Rieke.

Dalam revisi tersebut, Rieke menyebutkan ada 10 poin yang menjadi sorotan pengusul. Intinya, perubahan bertujuan untuk perbaikan sistem bagi ASN yang berada di garda terdepan pelayanan publik. Sebab, mereka menjadi kunci keberhasilan program pemerintah.

“Ribuan tenaga honorer khusus keperawatan saja di Jateng mencapai 7.396 orang, yang berusia di atas 35 tahun sebanyak 25 persen. Maka kasihan mereka sudah berjuang lama, tetapi nasibnya diabaikan,” tambahnya.

Rieke mengakui, pihak-pihak yang akan dipayungi dengan regulasi ini meliputi pendidik, tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, hingga inseminator. Saat ini mereka belum menjadi ASN, tapi mayoritas SK pemgangkatan dikeluarkan pemerintah pusat dan digaji setiap bulan.

Di dalam draft revisi usulan DPR, Pasal 131A angka satu (1) disebutkan: Tenaga honorer, pegawai titak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014, wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memerhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90.

Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan, bila ada hal-hal yang tidak disetujui pemerintah dari draft revisi yang telah diserahkan dewan, maka hal itu bisa dimasukkan ke dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) versi pemerintah.

“Ini kan sebuah mekanisme, tata cara yang diamanatkan UUD dan turunannya. Dia (Revisi ASN) sudah disepakati menjadi prolegnas prioritas. Itu bukan DPR sendiri, tapi (kesepakatan) antara DPR dengan pemerintah,” tegas dia.

Ketua DPW PPNI Jateng, Edy Wuryanto, mengawal pendirian forum komunikasi perawat honorer se-Indonesia. Jateng sudah memulai membentuk, pihaknya berharap semua provinsi terbentuk hingga ke tingkat kabupaten. Sehingga ada gerakan sistemik di Indonesia.

“Di Jateng ada sekitar 10 ribu perawat honorer yang tersebar di rumah sakit dan puskesmas. Mereka status ketenagakerjaannya tidak jelas, gajinya tidak jelas, sangat jauh dari layak. Ada yang menerima gaji Rp 300 ribu/bulan, ada yang mengabdi lebih dari 10 tahun, tapi tidak jelas nasibnya,” kata Edy Wuryanto.

Bahkan, lanjut Edy, ada tenaga perawat honorer yang umurnya lebih 35 tahun, karena kelamaan mengabdi sebagai pekerja perawat honorer. Sementara UU ASN mengatur bisa diangkat menjadi PNS dibatasi maksimal usia 35 tahun.

“Target ini semoga ada konsolidasi nasional, mereka bisa merumuskan strategi bagaimana bernegosiasi dengan DPR dan kemenkes, ada kebijakan amandemen UU ASN. Sehingga ada kebijakan mereka yang sudah mengabdi lama bisa diangkat jadi PNS,” tambahnya.

Ketua Forum Komunikasi (Forkom) Perawat Honorer Indonesia, Moh Andi Irwan mengatakan, kongres nasional ke-1 menyepakati mengubah nama Forkom PHI menjadi Ikatan Perawat Honor Indonesia (IPHI). Tujuan IPHI dalam waktu dekat memperjuangkan hak mereka menjadi PNS dan mendorong agar UU ASN segera disahkan menjadi UU. Karena hal itu sebagai payung hukum agar perawat honorer bisa diangkat menjadi PNS tanpa ada batasan usia.

“Kami akan mengawal dan melakukan konsolidasi kepada bupati/walikota, gubernur mau pun ke DPR agar revisi UU ASN tersebut segera disahkan menjadi UU,” tandasnya.

Berita ini bersumber dari Suara Merdeka.
Share:

Senin, 08 Mei 2017

Politisi PDIP DPR Minta Menkes Akomodir Bidan PTT

Sahabat pembaca Info Bidan PTT dan Perawat Honorer, sudah tahukah anda bahwa Anggota Komisi IX DPR RI Elva Hartati mendukung penuh program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurutnya, program ini merupakan solusi untuk para Bidan PTT yang tidak bisa diangkat menjadi ASN karena terkendala usia.

Demikian diungkapkan saat melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dalam Kunjungan Kerja Komisi IX yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX Saleh Partaonan Daulay, baru-baru ini.

Lebih lanjut, ia mengatakan saat ini pengangkatan bidan PTT sudah mencapai 35.000 orang di seluruh Indonesia. Untuk di Provinsi Bengkulu sendiri, 800 diantaranya sudah diangkat menjadi ASN dan masih menyisakan sejumlah tenaga bidan yang belum terangkat. Mereka mempertanyakan status bagi bidan PTT yang diatas usia 35 tahun.

“Komisi IX sudah meminta Kementerian Kesehatan dan Men-PAN RB agar mereka yang berusia 35 tahun ini juga diakomodir, yaitu melalui PPPK. Mudah-mudahan ini segera terealisasi,” harap politisi dari dapil Bengkulu ini.

Disisi lain, dengan pengangkatan ini, Elva berharap nantinya tenaga bidan PTT semakin semangat dalam menjalankan tugas di tempatnya masing-masing. Ia juga mengingatkan pihak dinas kesehatan serta kepala puskesmas setempat agar mengatur jadwal piket tenaga bidan dengan baik, jangan sampai terjadi kekosongan.

“Memang beberapa waktu lalu ada isu bidan tidak berada di tempat, saat pasien dalam kondisi mau melahirkan. Saya harap ke depan ini tidak terjadi lagi,” tegas Elva.

Sementara itu, untuk mengatasi persoalan kurangnya tenaga spesialis di Provinsi Bengkulu, ia minta agar pemerintah daerah lebih memperhatikan kesejahteraan para tenaga medis agar mereka pun merasa nyaman jika ditempatkan Provinsi Bengkulu.

“Kesejahteraan, fasilitas mereka dipenuhi sehingga para tenaga medis mau diajak untuk bekerja di Bengkulu ini,” tandas politisi PDI-Perjuangan ini.

Berita ini bersumber dari beritaLima.
Share:

Rabu, 03 Mei 2017

Gaji CPNS Baru Diterima Eks PTT Bidan Juni 2017

Sahabat pembaca Info Bidan PTT dan Perawat Honorer, sudah tahukah anda bahwa sebanyak 26 orang bidan eks pegawai tidak tetap (PTT) di Kota Cirebon, segera menerima Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (SK CPNS) dengan golongan II C.

Penyerahan SK CPNS dijadwalkan akan dilakukan langsung oleh Wali Kota Cirebon Nasrudin Azis, pekan depan.

Sementara itu, sebanyak 142 bidan eks PTT di Kabupaten Cirebon, masih belum jelas kapan menerima SK CPNS-nya.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Cirebon Anwar Sanusi melalui Kepala Seksi Pengangkatan Pemberhentian dan Data Aparatur Sipil Negara Riswanto, SK CPNS untuk 26 bidan sudah siap diserahkan.

"Kami lagi mencari waktu yang pas untuk penyerahannya yang akan dilakukan Pak Wali langsung. Insya Allah, Rabu pekan depan penyerahannya," kata Riswanto Rabu, 3 Mei 2017.

Menurutnya, selama sepekan ini, pihaknya masih harus menyelesaikan sejumlah dokumen lain, terutama terkait dengan hak bidan yakni gaji.

Dikatakannya, berdasarkan SK tersebut, Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) tertanggal 1 Mei 2017.

"Dengan dasar SPMT tertanggal 1 Mei, berarti mereka mulai berhak menerima gaji CPNS sebesar 80% mulai bulan Mei," katanya.

Namun, lanjutnya, pembayaran gajinya belum bisa dilakukan bulan Mei ini, karena masih ada sejumlah dokumen yang belum selesai dibuat.

Pembayaran gaji baru bisa dilakukan bulan Juni atau Juli, sehingga dirapel dengan gaji bulan Mei.

"Sekarang kami sedang ngebut untuk penuntasan sejumlah dokumen lainnya, terutama terkait dengan hak-hak mereka," tukasnya.

Setelah menerima, SK CPNS selama paling cepat setahun atau paling lama dua tahun, barulah mereka mendapatkan SK PNS, dengan hak gaji 100%.

Sedangkan di Kabupaten Cirebon, sampai saat ini, masih ada kepastian penerimaan SK CPNS bagi 142 bidan eks PTT Kemenkes.

Sampai saat ini, pemberkasan untuk mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP), masih diproses Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional Jabar.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Kalinga melalui Melalui Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kholidin mengungkapkan, prosesnya masih berjalan di BKN Kantor Regional Jabar.

"Kalau kami kan sifatnya menunggu," katanya.

Namun, menurutnya, berdasarkan pengecekan secara online melalui sistem administrasi pelayanan kepegawaian, proses pemberkasan baru selesai sebagian.

"Kami selalu berkoordinasi dengan Provinsi. Namun sejauh ini memang kami belum dapat informasi, kapan semua selesai prosesnya," katanya.

Berita ini bersumber dari Pikiran Rakyat.
Share:

Kamis, 27 April 2017

Pemerintah Finalisasi Penetapan NIP 39.090 PTT Tenaga Kesehatan

Sahabat pembaca Info Bidan PTT dan Perawat Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah melakukan finalisasi penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Daerah dari Tenaga Kesehatan Dokter, Dokter Gigi, dan Bidan dari Pegawai Tenaga Kontrak (PTT).

Sesuai Surat Kepala BKN Bima Haria Wibisana Nomor V-26-30/V.30-7/99 tertanggal 24 Februari 2017, finalisasi penetapan NIP CPNS bagi 39.090 Tenaga Kesehatan PTT tersebut dilakukan berdasarkan usulan yang disampaikan oleh masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) daerah.

Waktu penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Kepala BKN terbagi ke dalam 3 (tiga) tahapan, yakni:

1. Apabila usul penetapan NIP disampaikan kepada Kepala Kantor Regional BKN pada bulan Februari 2017, maka TMT (Terhitung Mulai Tanggal)-nya 1 Maret 2017;

2. Apabila usul penetapan NIP disampaikan kepada Kepala Kantor Regional BKN pada bulan Maret 2017, maka TMT-nya 1 April 2017;

3. Apabila usul penetapan NIP disampaikan kepada Kepala Kantor Regional BKN pada bulan April 2017, maka TMT-nya 1 Mei 2017.

Pemerintah memprioritaskan penyebaran Tenaga Kesehatan dari PTT ini untuk ditempatkan di Kota/Kabupaten.

Sebagai informasi, berikut daftar wilayah kerja masing-masing Kantor Regional BKN terkait beban penyelesaian penetapan NIP CPNS Tenaga Kesehatan PTT Tahun 2017 yang harus diselesaikan:

1. Kantor Regional I Yogyakarta, 33 Kota/Kabupaten, 4.502;

2. Kantor Regional II Surabaya, 36 Kota/Kabupaten, 2.673;

3. Kantor Regional III Bandung, 30 Kota/Kabupaten, 2.971;

4. Kantor Regional IV Makassar, 69 Kota/Kabupaten, 5.104;

5. Kantor Regional V DKI Jakarta 1 Provinsi & 28 Kota/Kabupaten, 2.589;

6. Kantor Regional VI Medan, 32 Kota/Kabupaten 5.138;

7. Kantor Regional VII Palembang 41 Kota/Kabupaten, 2.964;

8. Kantor Regional VIII Banjarmasin 36 Kota/Kabupaten, 1.064;

9. Kantor Regional IX Jayapura, 24 Kota/Kabupaten, 659;

10. Kantor Regional X Denpasar, 39 Kota/Kabupaten, 2.273;

11. Kantor Regional XI Manado, 31 Kota/Kabupaten, 1.220;

12. Kantor Regional XII Pekanbaru, 1 Provinsi & 38 Kota/Kabupaten, 3.197;

13. Kantor Regional XIII Aceh, 1 Provinsi & 23 Kota/Kabupaten, 4.201;

14. Kantor Regional XIV Manokwari, 12 Kota/Kabupaten, 535.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Jumat, 21 April 2017

Berkas 591 Bidan PTT Lulus CPNS Sudah Siap

Sahabat pembaca Info Bidan PTT dan Perawat Honorer, sudah tahukah anda bahwa Kepala Dinas Kesehatan Aceh Utara, dr Makhrozal kepada Serambi tadi malam menyebutkan, 591 bidan dan 25 dokter pegawai tidak tetap (PTT) yang lulus seleksi administrasi untuk pengangkatan CPNS, sudah siap. Berkas mereka sudah sepekan yang lalu diserahkan ke Badan Kepegawaian dan Pengembagan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Aceh Utara.

“Untuk proses selanjutnya, itu wewenang dari BPKSDM. Kita hanya membantu memfasilitasi, mengumpulkan berkas bidan dan dokter PTT. Setelah terkumpul semua persyaratannya, kemudian berkas tersebut kita serahkan,” kata Makhrozal.

Disebutkan, jumlah bidan dan dokter PTT yang mengikuti seleksi CPNS PNS pada akhir 2016 mencapai 653 orang. Dari jumlah itu 25 dokter, terdiri atas 13 dokter umum dan 12 dokter gigi.

“Bidan tak lulus tes administrasi 37 orang, karena usia mereka sudah melewati 35 tahun. Usia dalam seleksi kali ini ditetapkan sebagai syarat mutlak,” terangnya.

Setelah lulus seleksi administrasi, tahapan yang harus diikuti mereka adalah tes kesehatan di rumah sakit pemerintah yang meliputi tes narkoba dan kejiwaan. “Salah satu kelengkapan administrasi yang harus dilengkapi bagi dokter adalah membuat surat pernyataan bersedia ditempatkan di semua puskesmas dalam Kabupaten Aceh Utara,” kata Kadiskes Aceh Utara.

Begitu juga dengan bidan, sebut Makhrozal, harus bersedia ditempatkan di semua desa dalam Kabupaten Aceh Utara. Setelah lulus CPNS, minimal mereka bersedia mengabdi di Aceh Utara delapan tahun. “Karena kita sangat membutuhkan bidan yang tinggal di desa. Dari 852 desa di Aceh Utara, kita baru memiliki 626 bidan,” katanya.

Karena itu, diingatkan kepada para PTT, supaya tidak meminta pindah tugas setelah lulus jadi PNS. Sedangkan kebutuhan dokter untuk Aceh Utara mencapai 200 orang umum, karena idealnya satu dokter melayani 250 orang. Sementara Aceh Utara baru memiliki 56 dokter umum. Karena itu, Makhrozal mengharapkan, jika semua dokter lulus CPNS, maka akan dapat membantu puskesmas yang masih membutuhkan tambahan dokter.

Berita ini bersumber dari Serambi Indonesia.
Share:

Gaji Tunggu SK, Bidan PTT Diminta Tetap Kerja

Sahabat pembaca Info Bidan PTT dan Perawat Honorer, sudah tahukah anda bahwa gaji 118 bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kabupaten Seluma yang sebelumnya dinyatakan lulus melalui seleksi di Kementerian Kesehatan masih menunggu SK. Sehingga seluruhnya tetap diminta kerja hingga keluarnya SK CPNS.

“Gaji mereka masih ditanggung kementerian terhitung hingga Maret. Selanjutnya menunggu SK,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Seluma Khaidir Muktar diruang kerjanya Jumat (21/04/2017).

Kata dia, jika SK CPNS baru keluar hingga bulan Juli maka dipastikan tetap akan menerima gaji. Namun hal itu sesuai dengan laporan di BKD dan BKN.

“Berkas sudah lengkap datanya di BKD. Apakah gaji nanti dirapel atau tidak itu tergantung di BKD,”sambungnya.

Sebelumnya, sebanyak 119 bidan PTT mengikuti seleksi pengangkatan PNS yang di selenggarakan oleh kementerian kesehatan. Dari 119 seluruhnya dinyatakan lulus namun satu bidan PTT telah meninggal dunia.

Berita ini bersumber dari Kupas Bengkulu.
Share:

PTT Kemenkes Harus Di-PNS-kan

Sahabat pembaca Info Bidan PTT dan Perawat Honorer, sudah tahukah anda bahwa semua Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI yang ada di Aceh seharusnya dapat diangkat menjadi CPNS Daerah oleh pemkab/pemko tempat mereka bertugas selama ini.

Pertimbangannya, pengangkatan PTT tersebut, yakni sudah lulus kembali dalam tes tahun 2016, tidak akan membebani keuangan daerah, karena penggajian mereka bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang setiap tahun ditransfer oleh pemerintah pusat ke kabupaten/kota.

Penegasan itu disampaikan Kepala Kantor Regional (Kakanreg) XIII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Banda Aceh, Makmur Ibrahim SH MHum kepada Serambi, Kamis (20/4), menanggapi banyaknya pertanyaan dan keluhan yang masuk ke pihaknya dari beberapa pemerintah kabupaten/kota dan sejumlah PTT Kemenkes yang ada di Aceh.

“Jadi, tidak pada tempatnya dan sangat tidak wajar bila alasan keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang dikedepankan oleh sejumlah pemkab/pemko di Aceh untuk hanya mengangkat setengah, tidak mengangkat seluruh PTT Kemenkes yang ada di daerah tersebut,” ungkap Makmur didampingi Kabag TU Kanreg XIII BKN Banda Aceh, Usamah El-Madny.

Makmur juga meminta PTT Kemenkes yang ada di Aceh tidak risau oleh isu yang menyatakan sejumlah pemkab/pemko di Aceh tak akan mengangkat seluruh PTT Kemenkes yang ada karena keterbatasan APBK. “Sebab, dengan sumber dana penggajian yang demikian, tak ada alasan sama sekali bagi pemkab/pemko di Aceh untuk menghindari pengangkatan seluruh PTT Kemenkes yang ada di daerah masing-masing,” jelas Makmur.

Apalagi, tambahnya, seluruh PTT Kemenkes yang sudah lama mengabdi di Aceh adalah putra-putri Aceh. Dengan demikian, kata Makmur lagi, menjadi sangat tidak elok bila pemerintah pusat sudah memberi kemudahan, tapi pemkab/pemko justru tak memberi kemudahan dalam pengangkatan PTT Kemenkes menjadi CPNS Daerah.

Dijelaskan, berdasarkan Surat Deputi Menteri PAN & RB Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor B/2830/D.III.PAN-RB/2016 tanggal 18 Agustus 2016 tentang Jumlah Formasi CPNS Tahun 2016 bahwa pada tahun 2016 ditetapkan formasi PNSD dengan jumlah 63.995 orang.

Mereka diprioritaskan untuk memenuhi kekurangan pegawai tenaga kesehatan, tenaga pendidik, dan tenaga teknis yang terkait Nawacita.

Selanjutnya, sambung Makmur, berdasarkan Surat Menteri PANRB yang ditembuskan ke Menteri Keuangan Nomor B/3658/M.PAN-RB/11/2016 tanggal 8 November 2016 tentang Laporan Rencana Pengangkatan CPNS Tahun 2016, disampaikan bahwa ada 39.090 PTT Kemenkes yang telah diseleksi dapat diproses pengangkatannya menjadi CPNS tahun 2016.

Terhadap formasi CPNSD tahun 2016 tersebut, sebanyak 63.995 orang--termasuk di dalamnya CPNSD tenaga kesehatan--sudah diperhitungkan anggarannya dalam Dana Alokasi Umum (DAU) 2017.

“Dengan demikian, sekali lagi tidak ada alasan bagi pemkab/pemko untuk menghindari pengangkatan seluruh PTT Kemenkes yang ada di daerah kita ini,” ulang mantan kepala Biro Hukum dan Humas Setda Aceh ini.

Terkait dengan anggaran untuk pengangkatan PTT Kemenkes tersebut, menurut Makmur, pihaknya juga perlu menginformasikan bahwa meski terjadi pengalihan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014, tapi terdapat kebijakan di mana besarnya alokasi DAU kabupaten/kota tahun 2017 tidak mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.

Dengan demikian, penambahan formasi CPNS Daerah tak akan membebani keuangan pemerintah kabupaten/kota. Ini secara jelas disebutkan dalam Surat Direktur Dana Perimbangan Kementerian Keuangan RI No.S-33/PK.2/2017 tentang Tindak Lanjut Hasil Rapat Terbatas Presiden.

Makmur berharap semua pihak memahami duduk persoalan terkait pengangkatan PTT Kemenkes menjadi CPNSD di Aceh. “Kita semua berharap pengabdian dan kontribusi PTT Kemenkes yang telah lulus seleksi di Aceh dapat direspons dan disikapi dengan baik dan penuh kearifan oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) di Aceh sesuai ketentuan yang berlaku,” harapnya.

Berita ini bersumber dari Serambi Indonesia.
Share: