Info CPNS Tenaga Kesehatan.

Keppres Sudah Difinalisasi, 4 Ribu Lebih Bidan Desa Segera Diangkat Jadi CPNS

Sahabat pembaca Info Bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengemukakan, draf keputusan presiden (Keppres) mengenai pengangkatan bidan desa yang berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT) untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sudah jadi, dan sudah difinalisasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

“Draf Keppres itu sedang dalam tahapan sinkronisasi di Kementerian Polhukam. Prinsipnya sudah disetujui,” kata Moeldoko saat menerima 30 orang perwakilan Federasi Organisasi Bidan Desa (Forbides) Indonesia, di Gedung Bina Graha, kantor KSP, Jakarta, pekan lalu.

Dalam kesempatan itu, Ketua Forbides, Lilik Dian Eka Sari, menyampaikan masih adanya 4.153 bidan desa berstatus PTT yang belum diangkat menjadi CPNS. Mereka ini tidak termasuk di antara 37 ribu bidan desa yang telah diangkat sebagai CPNS karena terkendala administrasi, terutama karena usia mereka di atas 35 tahun.

“Kami berharap yang empat ribu orang ini bisa segera terselesaikan statusnya, agar tak lagi dikejar-kejar pungutan liar setiap perpanjangan kontrak,” kata Lilik.

Pemerintah Respek

Menanggapi hal itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengemukakan, bahwa pemerintah memberikan respek yang sangat tinggi kepada para bidan desa, karena profesi ini sangat terkait dengan kemanusiaan.

Moeldoko yang didampingi Didampingi Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho, Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Eko Sulistyo dan Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan Eddy Soepadmo, menyebutkan, pekerjaan bidan adalah pekerjaan kemanusiaan, karena yang diperjuangkan adalah nyawa.

“Bahkan, Konvensi Jenewa 1949 yang menekankan perlindungan bagi warga sipil di dan sekitar zona perang, mencantumkan dengan jelas proteksi bagi para pekerja kesehatan. Pelanggaran terhadap hal itu dapat dikategorikan sebagai Pelanggaran HAM berat,” kata Moeldoko.

Menurut Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, pemerintah serius menerima berbagai aspirasi dan menaruh rasa hormat pada ibu-ibu bidan desa di lapangan. “Bagaimanapaun, ibu-ibu ini bertugas di ujung garis terdepan, di daerah-daerah perbatasan dan terpencil, demi kemanusiaan,” ujarnya.

Terkait aspirasi masih ada 4.153 bidan desa berstatus PTT yang belum diangkat menjadi CPNS, Moeldoko menyatakan, permohonan mereka tak lama lagi akan terealisasi. Ia menjelaskan, draft ke[utusan presiden mengenai pengangkatan bidan desa sudah difinalisasi Kementerian PANRB.

“Ini drafnya sudah jadi Bu. Tenan ki, kerja beneran,” ucap Moeldoko yang disambut tepuk tangan perwakilan bidan desa.

Menurut Kepala Staf Kepresidenan itu, draft Keppres itu sekarang sedang dalam tahapan sinkronisasi di Kementerian Polhukam. “Prinsipnya sudah disetujui,” ucap Moeldoko seraya menambahkan tugas KSP adalah mendesak menteri terkait untuk merealisasikannya.

Berita ini bersumber dari SETKAB RI.
Share:

Pemerintah akan mengangkat 4.153 bidan desa berstatus PTT yang belum diangkat, menjadi CPNS dalam waktu dekat.

Sahabat pembaca Info Bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah akan mengangkat 4.153 bidan desa berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang belum diangkat, menjadi calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dalam waktu dekat. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan rancangan Keputusan Presiden (Keppres) untuk mengangkat bidan desa tersebut sudah difinalisasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Saat ini rancangan beleid itu sedang dalam tahapan sinkronisasi di Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan. “Ini draftnya sudah jadi, Bu. Tenanan ki, kerjo beneran (Sungguh ini, kerja beneran),” ujar Moeldoko dalam keteranganya pada Senin, 5 Maret 2018.

Moeldoko mengatakan, Keppres untuk pengangkatan bidan desa pada prinsipnya sudah disetujui. KSP saat ini tengah mendesak pada menteri terkait untuk merealisasikannya.

Pemerintah sebelumnya telah mengangkat 37 ribu, dari total 47 ribu bidan desa berstatus PTT untuk mendapat status CPNS. Terdapat sisa 4.153 bidan desa PTT yang belum diangkat karena terkendala administrasi. Mereka berusia di atas 35 tahun, batas tertinggi usia yang bisa diangkat menjadi CPNS.

Ketua Forum Bidan Desa Indonesia Lilik Dian Eka Sari berharap Keppres pengangkatan untuk bidan desa itu bisa segera terbit. “Kami berharap yang empat ribu orang ini bisa segera terselesaikan statusnya, agar tak lagi dikejar-kejar pungutan liar setiap perpanjangan kontrak,” kata dia.

Lilik mengatakan kondisi bidan desa yang kerap bertugas di desa-desa terpencil juga menghadapi kendala. Mereka mengalami keterbatasan air bersih, listrik, dan infrastruktur. “Kami pula yang berada di garis depan melakukan sosialisasi pelaksanaan Kartu Indonesia Sehat di masyarakat,” ujar bidan asal Karawang, Jawa Barat itu.

Moeldoko memastikan pemerintah menghargai para bidan desa. Profesi ini sangat terkait dengan kemanusiaan karena memperjuangkan nyawa.

Ia pun meminta para bidan desa terus bersemangat menjalankan tugas. Dari sebagian tangan mereka akan lahir generasi hebat di masa datang. “Generasi yang memiliki daya saing, bagian dari sumber daya unggul, karenanya harus disiapkan gizi dan kesehatannya sejak dini,” ujarnya.

Berita ini bersumber dari Tempo.
Share:

Presiden Segera Teken Kepres Pengangakatan Bidan PTT

Sahabat pembaca Info Bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa kedatangan Presiden RI Joko Widodo ke Tabanan tak disia-siakan oleh Federasi Bidan Desa (Forbides) Bali untuk menyampaikan aspirasinya perihal pengangkatan Bidan PTT yang umurnya di atas 35 tahun namun sudah mengabdi diatas 9 tahun. Meskipun pengawalan begitu ketat, perwakilan Forbides akhirnya bisa menyampaikan aspirasinya dan Presiden Jokowi pun berjanji akan segera menandatangai Keputusan Presiden (Kepres) perihal pengangkatan bidan PTT tersebut.

Ketua Forbides Bali, Wayan Nurlaeni menerangkan jika perjuangan tersebut selalu ia lakukan bersama 88 Bidan PTT se-Bali setiap kali Presiden Jokowi memiliki agenda ke Bali. Mereka hanya ingin memperjuangkan nasib mereka agar bisa segera diangkat menjadi PNS, mengingat sebagian besar dari mereka sudah mengabdi di atas 9 tahun.

“Kami menyampaikan aspirasi kami jika kami ingin bisa segera diangkat menjadi PNS, karena perjuangan ini juga sudah kami lakukan sejak tahun 2015 lalu,” ujarnya Jumat kemarin (23/2).

Ia menambahkan, setelah mendapatkan informasi bahwa Presiden Jokowi akan menyerahkan sertifikat di TPB Margarana, ia bersama sejumlah anggota bidan PTT lainnya pun berangkat ke Tabanan. Awalnya mereka sempat pesimis untuk bisa masuk ke dalam acara tersebut. “Tetapi kami beruntung bertemu dengan seorang bapak yang memberikan kami ID Card sehingga kami bisa masuk, bapak itu terketuk hatinya ketika kami menceritakan perjuangan kami,” paparnya.

Meskipun dengan pengawalan ketat, Nurlaeni bersama perwakilan Bidan PTT lainnya akhirnya bisa menyampaikan aspirasinya kepada Presiden Jokowi saat hendak meninggalkan TPB Margarana.

“Dan Pak Presiden mengatakan jika akan segera menandatangani Kepres tentang pengangkatan tenaga khusus termasuk Bidan PTT, dan katanya sudah ada di meja Beliau,” imbuh Bidan PTT di Puskesmas Payangan, Gianyar tersebut.

Tak lupa ia pun berterima kasih kepada Presiden Jokowi yang sudah dengan tangan terbuka menerima aspirasi dari pihaknya, serta berharap Kepres itu segera ditandatangani. “Pak Jokowi sangat baik, bahkan kami bisa berfoto bersama dan kami juga berterima kasih sudah menerima aspirasi kami. Sehingga kami berharap Kepres itu segera ditandatangani,” tegasnya.

Ia menyebutkan saat ini ada 88 orang bidang PTT se Bali yang belum diangkat meskipun sudah mengabdi diatas 9 tahun karena terkendala faktor usia, yakni diatas 35 tahun. Dimana sebelumnya pada tahun 2017 dilakukan pengangkatan bidan PTT di seluruh Indonesia namun yang usianya hanya dibawah 35 tahun.

“Sebenarnya perjuangan kami sudah dilakukan sejak tahun 2015 untuk mendorong pengangkatan Bidan PTT, dan ditahun 2017 memang ada pengangkatan namun hanya Bidan PTT usia dibawah 35 tahun saja, sehingga kini kami masih terus berjuang untuk pengangkatan 88 orang Bidan PTT se Bali yang diatas 35 tahun. Dan setelah melalui rapat terbatas dengan Kantor Staf Presiden (KSP) seluruh tenaga khusus akan diangkat karena kita punya celah di PP 11 tentang pengangkatan usia diatas 35 tahun untuk menjadi tenaga ASN,” imbuhnya.

Dan untuk menyampaikan aspirasi serta mengingatkan janji pemerintah, Forbides Bali pun terus berjuang salah satunya dengan mendatangi acara yang dikunjungi Presiden Jokowi. Mulai dari Buleleng, Negara, dan Tabanan dengan biaya patungan. “Kalau di luar Bali kami juga sering ikut mulai dari di Sumatera, Tasikmalaya, Solo, dan lainnya,” pungkasnya. 

Berita ini bersumber dari Bali Express
Share:

Pemerintah menggelar rapat koordinasi terkait pengangkatan PTT tenaga medis sebagai PNS di Kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

Sahabat pembaca Info Bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa sudah tahukah anda bahwa Pemerintah menggelar rapat koordinasi terkait pengangkatan pegawai tidak tetap (PTT) tenaga medis sebagai pegawai negeri sipil ( PNS) di Kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Usai rapat, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan belum ada keputusan resmi terkait rencana pengangkatan PNS sekitar 4.000 PTT medis.

"Ini masih pembahasan. Nanti segera kami bawa ke Presiden," ujar Moeldoko di Jakarta, Jumat (19/1/2018).

Meski begitu, Moeldoko mengatakan, dari sisi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan Menteri Kesehatan, tidak ada persoalan terkait rencana pengangkatan PTT medis.

Rencananya, kata Moeldoko, keputusan soal pengangkatan PTT medis akan diatur dalam keputusan presiden (Keppres). Ia berharap keppres tersebut akan rampung dalam waktu dekat.

Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengatakan, PTT medis yang diupayakan akan diangkat menjadi PNS terdiri dari berbagai tenaga medis mulai dari dokter dan bidan.

"Harapannya lebih cepat dan ada kepastian. Nah nanti ada administaratif," kata dia.

Sementara itu, Menpan RB Asman Abnur menuturkan bahwa para PTT media yang Alan diangkat sudah memenuhi syarat melalui tes yang sudah dilakukan 2016.

Berita ini bersumber dari Kompas.
Share:

Penerimaan CPNS 2018 difokuskan bagi tenaga kesehatan dan pengajar

Sahabat pembaca Info Bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa Pemerintahan Jokowi-Jk berencana membuka kembali pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di tahun 2018. Rencananya, pendaftaran CPNS akan dimulai pada Februari mendatang.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB, Herman Suryatman mengatakan, penerimaan CPNS 2018 sedikit berbeda dengan penerimaan CPNS 2017. Di mana, 2018 akan diutamakan untuk tenaga kesehatan dan pengajar.

"Iya memang rencananya titik beratnya lebih ke kesehatan, tenaga pengajar formasi spesifik, yang bukan ke formasi administrasi," kata Herman saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Sabtu (6/1).

Herman mengatakan, hingga kini pihaknya belum menentukan jumlah kuota yang dibutuhkan dalam penerimaan tersebut. Kementerian/Lembaga serta pemerintah daerah pun masih terus melakukan pembahasan.

Proses seleksi dan tes masih sama seperti tahun 2017. Di mana para peserta yang mendaftar lebih dulu akan mengikuti seleksi administrasi. Setelah itu peserta akan melalui seleksi kompetensi dasar (SKD).

"Pada SKD, peserta CPNS dites wawasan kebangsaan (TWK), tes intelegensi umum (TIU), serta tes karakteristik pribadi (TKP). Tes-tes tersebut menggunakan sistem berbasis komputer atau computer assisted tes (CAT)," jelasnya.

Herman mengingatkan, masyarakat tidak percaya terhadap oknum yang menawarkan bisa membantu lolos tes dengan meminta sejumlah uang. Sebab, penerimaan CPNS tahun ini bersih dan jauh dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

"Masyarakat khususnya putra putri terbaik bangsa yang berminat untuk ikut CPNS jangan sampai percaya dengan orang yang meminta sejumlah uang untuk penerimaan CPNS, karena seleksi PNS kami pastikan bersih dan jauh dari KKN. Hanya dengan berusaha, belajar berdoa dan latihan yang bisa lolos CPNS," tandasnya.

Berita ini bersumber dari Merdeka.
Share:

Popular Posts

Recent Posts

Statistik Blog