Info CPNS Tenaga Kesehatan.

Pendaftaran CPNS Dibuka 11 November 2019, Segera Pastikan NIK Pelamar Valid

Sahabat pembaca Info Bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa Seleksi penerimaan CPNS tahun 2019 berprinsip untuk memberikan kemudahan bagi para peserta, terutama mengenai dokumen persyaratan pendaftaran. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana dalam Konferensi Pers yang diselenggarakan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada Rabu (30/10/2019).

Kepala BKN melanjutkan, dokumen persyaratan tersebut antara lain scan KTP untuk memastikan data kependudukan, pass foto dan swafoto untuk menyesuaikan pelamar dengan data KTP, dan scan ijazah serta transkrip untuk memastikan jurusan pelamar sesuai dengan formasi yang dituju. Oleh karena itu Kepala BKN mengimbau pelamar untuk segera menyiapkan dokumen tersebut dan pastikan terlihat dengan jelas setelahnya. “Masih ada belasan hari untuk pastikan NIK valid di Ditjen Dukcapil, hati-hati saat mendaftar karena NIK hanya bisa digunakan satu kali untuk satu jabatan dan formasi,” ungkap Kepala BKN.

Kepala BKN juga memastikan bahwa Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan metode yang sama seperti tahun lalu dengan pendekatan yang berbeda, salah satunya pada soal Tes Karakteristik Pribadi (TKP) dengan penggunaan bahasa yang lebih mudah dimengerti peserta. Tim penyusun soal yang terdiri dari 18 Perguruan Tinggi seluruh Indonesia di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga menambahkan sedikit soal mengenai radikalisme pada soal SKD. “Seluruh soal memiliki kualitas yang dibedakan pada tingkat kesulitan mudah, sedang dan sulit sesuai kondisi setiap daerah,” tambahnya.

Pendaftaran CPNS akan dibuka mulai tanggal 11 hingga 24 November 2019, sementara pengumuman seleksi administrasi direncanakan pada 16 Desember 2019. Pada SKD dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) seleksi penerimaan CPNS 2019, BKN telah menyiapkan sekitar 641 titik lokasi tes, terdiri atas 33 titik lokasi milik BKN, 30 titik lokasi cost sharing, dan 578 titik lokasi mandiri instansi.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Lowongan Pegawai Setara PNS Dibuka Habis Lebaran, CPNS Oktober

Sahabat pembaca Info Bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin akan membuka lowongan CPSN dan P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) atau pegawai setara PNS dalam waktu berdekatan.

Lowongan tersebut akan dibuka sehabis lebaran. Untuk kuota lowongan CPNS sebanyak 100.000 lowongan. Sedangkan, P3K atau pegawai setara PNS sebanyak 98.000 lowongan. Karena, pemerintah telah membuka lowongan P3K pada Januari 2019 sebanyak 52.000 lowongan.

"Memang rencana tahun ini kita akan merekrut lagi 100 ribu PNS ya. Dan P3K 150 ribu tapi sudah berjalan. PK3 itu sudah direkrut sekitar 52 ribu yang lalu di bulan kemarin ini Januari. Jadi nanti ada selanjutnya lagi untuk P3K," jelas Syafruddin usai membuka acara buka puasa bersama KemenPan-RB, Senin (27/5/2019).

Lalu, untuk waktunya, Syafruddin menyebut akan membuka lowongan P3K di bulan Agustus, dan CPNS di bulan Oktober.

"Kalau P3K nanti habis lebaran ini. PNS-nya nanti triwulan ke 4, bulan Oktober," kata dia.

"P3K belum banyak, masih lanjutan kemarin. Nanti kembali lagi ke guru, dan tenaga-tenaga kesehatan, tenaga-tenaga teknis nanti setelah itu mungkin di bulan ke 8," lanjutnya.

Sebelumnya, Syafruddin mengatakan bahwa rekrutmen CPNS 2019 ini akan mengutamakan guru-guru honorer. Hal itu agar mereka mendapatkan kesempatan menjadi PNS.

"Tetap guru honorer yang lebih diutamakan," tutur Syafruddin dalam Musyawarah Perencanaan Pengembangan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020 yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), di Shangri-La Hotel, Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Sebagai informasi, hari ini KemenPan-RB mengadakan buka puasa bersama dengan seluruh pegawai dan paguyuban setempat. Dalam acara tersebut, turut hadir Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria.

Berita ini bersumber dari Detik Finance
Share:

PENDAFTARAN NUSANTARA SEHAT INDIVIDUAL PROVINSI BANTEN TAHUN 2019

PENDAFTARAN NUSANTARA SEHAT INDIVIDUAL PROVINSI BANTEN TAHUN 2019


Pemerintah Provinsi Banten membuka peluang bagi Putra dan Putri terbaik Bangsa untuk bergabung menjadi Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus yang akan ditempatkan di wilayah Provinsi Banten, dengan ketentuan sebagai berikut :
Jenis tenaga kesehatan yang dibutuhkan :
  1. Dokter
  2. Dokter Gigi
  3. Tenaga Kesehatan Lingkungan
  4. Ahli Teknologi Laboratorium Medik
  5. Tenaga Kefarmasian
  6. Tenaga Gizi
Persyaratan Pendaftaran :
  1. Warga Negara Indonesia (WNI)
  2. Usia maksimal 35 tahun
  3. Tidak sedang terikat perjanjian/kontrak kerja dengan instansi lain pemerintah/swasta dan tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/Calon Anggota TNI/Polri serta Anggota TNI/Polri
  4. Sehat jasmani rohani
  5. Bebas narkoba
  6. Berkelakuan baik
  7. Wajib memiliki STR yang masih berlaku (Surat Keterangan STR yang sedang diproses tidak berlaku/tidak diterima)
  8. Bersedia ditempatkan di Puskesmas di wilayah Provinsi Banten sesuai kebutuhan Pemerintah Provinsi Banten 
  9. Berpartisipasi pada program Jaminan Kesehatan Nasional dibuktikan dengan memiiki Kartu Indonesia Sehat (KIS)

File-file yang harus diupload saat pendaftaran :
1. Pas Foto
2. Scan Ijasah
3. Scan STR yang masih berlaku
4. Scan KTP
5. Scan Kartu Keluarga
6. Sertifikat pelathan
Semua file yang diupload harus kurang dari 250kb

**Bagi peserta yang sudah pernah mengikuti proses pendaftaran pada periode yang lalu, akun masih dapat digunakan untuk mendaftar.
TATA CARA PENDAFTARAN

PENDAFTARAN
Jadwal Pendaftaran                               : 2 s/d 10 Mei 2019
Informasi Pendaftaran Melalui Website   : www.nusantarasehat.kemkes.go.id

Pengumuman Resmi Disini                        

Sumber : Nusantara Sehat
Share:

Pendaftaran PPPK Tahap I Mulai 10 Februari

Sahabat pembaca Info Bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menegaskan, proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I dilakukan mulai tanggal 8 Februari 2019. Sekitar 150.000 eks Tenaga Honorer Kategori II dan penyuluh pertanian dari Kementerian Pertanian yang memenuhi ketentuan peraturan perundangan dan sudah terdaftar di database Badan Kepegawaian Negara (BKN) berpotensi dapat mendaftar dan mengikuti seleksi. Khusus untuk penyuluh pertanian yang diangkat oleh Kementerian Pertanian (Kementan), database-nya ada pada Kementan dan BKN. Adapun pendaftaran secara online dilakukan tanggal 10-16 Februari melalui laman sscasn.bkn.go.id.

Untuk jabatan guru di lingkungan pemerintah daerah, mempunyai kualifikasi pendidikan minimal S-1 dan masih aktif mengajar sampai saat ini (dapat dicek di http://info.gtk.kemdikbud.go.id). Untuk tenaga kesehatan mempunyai kualifikasi pendidikan minimal D-III bidang kesehatan dan mempunyai sertifikat (STR) yang masih berlaku (bukan STR internship), kecuali untuk Epidemiolog, Entomolog, Administrator Kesehatan, dan Pranata Laboratorium Kesehatan mempunyai kualifikasi pendidikan D-III/S-1 Kimia/Biologi. Adapun untuk Penyuluh Pertanian mempunyai kualifikasi pendidikan minimal SMK bidang pertanian atau SLTA plus sertifikasi di bidang pertanian.

Berdasarkan database BKN, tercatat sebanyak 5.527 eks THK-II bidang kesehatan, dan guru/dosen sebanyak 129.938 orang. Adapun penyuluh pertanian, tercatat 15.355 orang, terdiri dari penyuluh pertanian yang direkrut oleh pemda sebanyak 454 orang dan penyuluh pertanian yang direkrut oleh Kementerian Pertanian sebanyak 14.901 orang. “Kita memang kekurangan guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian,” ujar Menteri kepada wartawan di kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Jumat (08/02).

Sebelumnya, Kementerian PANRB telah berkirim surat kepada 530 pemda dan empat kementerian, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Agama, dan Kementerian Pertanian, yang memiliki THK-II. Seperti diketahui, guru-guru agama di madrasah berada dibawah naungan Kemenag. Sementara Kementerian Ristek Dikti menaungi dosen-dosen pada 35 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) baru.

Dalam surat tersebut, Menteri meminta Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mengantisipasi dan melakukan berbagai langkah. Pertama, menyiapkan anggaran (gaji dan tunjangan terhadap peserta yang lulus seleksi, serta biaya pelaksanaan seleksi) sesuai dengan mekanisme pengaturan penganggaran berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Kedua, PPK diminta menyusun jenis jabatan dan unit kerja yang akan diduduki oleh PPPK sesuai dengan peta jabatan dan Analisis Beban Kerja. PPK juga diminta membentuk Panitia Pelaksana Instansi yang antara lain bertugas menentukan lokasi/tempat pelaksanaan seleksi di bawah koordinasi dinas yang menangani bidang pendidikan.

Bagi instansi daerah pemekaran yang data eks THK-II masih terdaftar/tergabung di kabupaten/kota induk, termasuk Guru SMA/K yang beralih menjadi kewenangan provinsi, agar provinsi segera berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan. Bagi kabupaten/kota pemekaran yang data eks THK-II masih di kabupaten/kota induk, untuk segera pula berkoordinasi dengan kabupaten/kota induk yang bersangkutan. PPK segera mengusulkan kebutuhan PPPK tahun 2019 kepada Menteri PANRB dan Kepala BLN dan harus disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari 2019 melalui email asdep2.sdma@menpan.go.id. Terhadap PPK yang tidak menyampaikan usulan kebutuhan, kami nyatakan tidak melaksanakan pengadaan PPPK Tahap I.

Ditambahkan, ada 25 pemda yang dinilai sulit melakukan rekrutmen PPPK tahun ini, karena belanja pegawainya sudah di atas 50 persen. “Sembilan puluh persen pemda siap. Jadi, hanya 25 pemda yang terkendala karena belanja pegawainya lebih dari 50 persen,” jelas Syafruddin.

Berdasarkan jadwal dari Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) PPPK tahun 2019, tiap instansi yang melakukan rekrutmen PPPK melakukan pengumuman pada tanggal 8-16 Februari 2019 sekaligus mengecek dan verifikasi data peserta rekrutmen. Adapun pendaftaran dilakukan pada 10-16 Februari, dan pengumuman hasil verifikasi administrasi dilakukan pada 18 Februari 2019.

Seperti pada rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), rekrutmen PPPK tahap I juga akan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penggunaan teknologi dalam rekrutmen ini, bertujuan untuk menghindari kecurangan, terutama untuk mereduksi adanya calo. Juga, dalam rangka mendekatkan lokasi seleksi kepada peserta, agar peserta tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar.

Sesuai jadwal, pelaksanaan tes dengan CAT digelar dua hari, yakni pada 23-24 Februari. Setelah itu, BKN bersama dengan pemda melakukan pengolahan nilai tes pada tanggal 25 sampai dengan 28 Februari, dan pengumuman kelulusan diharapkan pada tanggal 1 Maret 2019.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

79 Bidan PTT di Bali Akan Diangkat Jadi PNS

Sahabat pembaca Info Bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa sebanyak 79 bidan yang masih berstatus pegawai tidak tetap (PTT) di Bali akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Pengangkatan ini seiring dengan dikeluarkannya surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri tentang pengangkatan pegawai tidak tetap Kementerian Kesehatan menjadi PNS di lingkungan pemerintah daerah.

Surat ini sesuai dengan ketentuan Keputusan Presiden (Keppres) No. 25 tahun 2018 tentang Jabatan Dokter, Dokter Gigi dan Bidang sebagai jabatan tertentu dengan batas usia pelamar paling tinggi 40 tahun.

Bali sendiri sebenarnya mempunyai 81 bidan PTT yang tersebar di berbagai daerah, diantaranya Jembrana sebanyak 6 orang, Tabanan 13 orang, Badung 20 orang, Gianyar 18 orang, Klungkung 3 orang, Bangli 2 orang, Karangsem 1, Buleleng 13 orang, dan Denpasar 5 orang.

Namun, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali, Ketut Lihadnyana menyatakan, yang secara resmi akan diangkat yakni sebanyak 79 orang karena dua orang sisanya mengundurkan diri.

"Artinya mudah-mudahan dengan pengabdian mereka yang sudah lama itu bisa mendapat status yang pasti. Kita juga mendorong, berupaya, dan juga berjuang sedemikian rupa pada saat ke Jakarta untuk bidan PTT karena itu kan diatur dalam keputusan presiden," kata Lihadnyana saat ditemui di Gedung DPRD Bali, Rabu (19/12/2018).

Saat ditanya kapan akan secara resmi diangkat, Lihadnyana belum bisa menjelaskan.

Dirinya mengatakan masih ada persiapan berkas dikarenakan status bidan PTT ini ditangani oleh pemerintah pusat.

Sebelumnya pada Rabu (12/12/2018) lalu, Lihadnyana hadir ke Jakarta bersama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, I Ketut Suarjaya.

Hadirnya Lihadnyana guna memenuhi undangan pembahasan bidan PTT bersama Kepala BKD dan Dinas Kesehatan tiap-tiap provinsi di Indonesia.

Kedatangannya ke Jakarta juga berkaitan dengan ambiguitas umur bidan PTT yang ditetapkan maksimum pada umur 40 tahun.

Umur 40 tahun tersebut apakah umur bidan PTT saat ini atau ketika mereka masih melamar menjadi PTT terdahulu.

Setelah Lihadnyana bertandang ke Jakarta, akhirnya Pemprov Bali mendapatkan kejelasan yakni yang diangkat adalah ketika bidan melamar menjadi PTT terdahulu, sehingga secara keseluruhan sebenarnya bisa diangkat menjadi PNS, hanya saja terdapat dua orang yang mengundurkan diri.

Kebingungan itu muncul ketika Komisi IV DPRD Bali mengumpulkan bidan PTT dan seluruh stakeholder terkait baik dari provinsi maupun kabupaten/kota di Wantilan Gedung DPRD Bali pada Senin (10/12/2018) lalu.

Menanggapi ambiguitas pencatuman umur tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, Nyoman Parta waktu itu mengatakan, jika membaca surat yang dikeluarkan Kemendagri tersebut maka arahnya memang ke dalam jumlah 81 orang bidan PTT yang ada di Bali.

"Cuman di edaran Depdagrinya kok diisi pelamar paling tinggi berusia 40 tahun. Mereka kan sebagian dari 81 ini umurnya sudah diatas 40 tahun," jelas Parta.

Dijelaskan Parta bahwa umur diatas 40 tahun ini apakah umur pada saat melamar menjadi PTT dahulu atau melamar untuk menjadi PNS pada saat ini.

Sehingga, menurut Parta, jika arahnya umur pada saat melamar menjadi PTT dahulu, maka secara keseluruhan sebanyak 81 orang tersebut mampu diakomodir.

Sementara itu, Koordinator Federasi Bidan Desa (Forbides) Indonesia Provinsi Bali, Wayan Nurlaeni pada pertemuan itu juga mengatakan, sesuai dengan hasil komunikasinya dengan pihak Badan Kepegawaian Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI bahwa umur yang dihitung yakni pada saat mulai menjadi PTT.

"Kebetulan Bali yang mulai PTT usianya dibawah 40 (tahun), jadi Bali semua lolos. Kalau (secara keseluruhan) di Indonesia masih ada yang tersisa sekitar 67 orang karena dia mulai PTT usianya 40 tahun," jelasnya.

Selain Bali, ternyata hampir semua daerah di Indonesia yang mempunyai bidan yang masih berstatus PTT kecuali DKI Jakarta dan Kalimantan Utara.

Daerah yang paling banyak memiliki bidan PTT yakni Sumatera Utara sebanyak 1.010 orang, sedangkan yang paling sedikit yakni Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan jumlah 2 orang.

Berita ini bersumber dari Tribun Bali.
Share:

Pesan Sponsor

Popular Posts