Kamis, 16 Februari 2017

Hasil Seleksi Bidan PTT Untuk Jadi CPNS Masih Belum Jelas

Sahabat pembaca Info Bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa pada tahun 2016 lalu, sebanyak 49 Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT), Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) yang mengikuti tes seleksi untuk pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Namun hingga saat ini, belum ada kepastian kapan pengumuman kelulusan. Apakah diterima menjadi CPNS atau tidak.

"Sampai saat ini belum ada kepastian. Apakah lulus seleksi atau tidak lulus, Bidan PTT ini menjadi CPNS," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) OKU, Zandi Saleh melalui Seketaris BKD Burhanudin Lubis saat dibincangi Tribunsumsel.com, Selasa (14/2/2017).

Lanjutnya, soal kelulusan para peserta, sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah pusat dan tidak diketahui secara pasti jumlah peserta yang akan diterima sebagai CPNS.

"Seleksi bidan PTT pusat menjadi CPNS merupakan wewenang pemerintah pusat, pemerintah daerah hanya melakukan pemberkasan bagi peserta yang lulus seleksi,"ungkapnya.

Berita ini bersumber dari Tribun Sumsel
Share:

Rabu, 01 Februari 2017

Wakil ketua Komisi IX DPR RI Saleh P Daulay meminta Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Refeormasi Birokrasi segera mengumumkan hasil ujian CPNS bidan dan dokter PTT.

Sahabat pembaca Info Bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa Wakil ketua Komisi IX DPR RI Saleh P Daulay meminta Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Refeormasi Birokrasi  (MenPAN-RB) segera mengumumkan hasil ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)  bidan dan dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Pasalnya, puluhan ribu bidan dan dokter PTT tersebut telah lama menunggu. Pengumuman yang berlarut-larut tersebut dikhawatirkan mengarah pada ketidakpastian. "Awalnya, pengumuman dijadwalkan 18 Agustus 2016. Ternyata ditunda. Katanya, dua minggu. Kemudian, dapat kabar jadwal itu ditunda hingga 9 September. Setelah itu, malah tidak terdengar kabar lagi" kata Saleh melalui rilis yang diterima Parlementaria di Gedung Nusantara DPR, Senayan, Jakarta, Senin (01/02/2017).

Maka dari itu lanjut Saleh saat rapat kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan Nila Moelok pada Senin (30/01/2017) pihaknya meminta Menkes untuk bersungguh-sungguh menuntaskan persoalan perubahan status bidan dan dokter PTT menjadi PNS. Apalagi, para bidan dan dokter PTT itu sudah lama mengabdi dan banyak yang ditempatkan di berbagai pelosok daerah.

"Alhamdulillah, tadi malam Menkes memberikan kabar baik. Beliau menjelaskan bahwa saat ini tinggal tahap penyusunan formasi di seluruh kabupaten/kota. Setelah itu, akan segera diumumkan,”ujar Saleh

Dalam Raker tersebut, kata politisi partai PAN itu Kemenkes juga menjelaskan bahwa kelulusan bidan dan dokter PTT itu dibagi ke dalam dua kategori umur. Pertama, kategori umur di bawah 35 tahun akan diangkat menjadi PNS. Kategori ini terdiri dari 863 orang dokter umum, 418 dokter gigi, dan 37.815 orang bidan. Total kategori pertama ini adalah sebanyak 39.090 orang.

Sementara, kategori kedua adalah yang  berumur di atas 35 tahun. Kategori ini akan diangkat menjadi P3K (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Kategori ini terdiri dari 86 orang dokter umum, 32 orang dokter gigi, dan 4.102 orang bidan. Jumlah total kategori kedua ini adalah sebanyak 4.220 orang.

"Sebetulnya, pembagian pada dua kategori itu bukan tanpa masalah. Sebab, pasti ada yang merasa tidak adil. Tetapi, Kemenkes juga tidak bisa berbuat banyak sebab aturan perundangan membatasi usia penerimaan PNS yang berlatar belakang pendidikan di bawah S3 adalah maksimum 35 tahun. Solusi yang ditawarkan adalah mengangkat mereka menjadi pegawai P3K itu".

Legislator Dapil Sumut II itu juga berharap agar Kemenkes dan KemenPAN-RB tidak berlama-lama mengumumkan hal tersebut.

“Kami akan tetap mengawal ini. Dengan selesainya masalah ini, diharapkan aksesibiltas pelayanan kesehatan bagi masyarakat semakin baik dan berkualitas,”harapnya.

Berita ini bersumber dari DPR.
Share:

Selasa, 31 Januari 2017

Badan Ekonomi Kreatif Perkenalkan CAT BKN pada PTT

Sahabat pembaca Info PTT, sudah tahukah anda bahwa Badan Ekonomi Kreatif memfasilitasi pegawai tidak tetap (PTT) di lingkungannya untuk mengenal sistem Computer Assisted Tes (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Sebanyak 282 orang PTT Badan Ekonomi Kreatif mengikuti simulasi CAT, Selasa (31/1/2017) di Station CAT Kantor Pusat BKN Jakarta.

Kepala Biro Umum dan Kepegawaian Badan Ekonomi Kreatif, Suganda P Pasaribu menjelaskan kegiatan ini digelar dengan tujuan agar para PTT memahami mekanisme holistik dalam rekrutmen CPNS. “Dengan mengikuti CPNS ini, para PTT akan mengetahui tahapan apa yang semestinya mereka tempuh saat mengikuti tes CPNS, khususnya yang menggunakan CAT.”

Suganda menjelaskan para pegawai PTT tersebut merupakan pegawai yang sudah bekerja di Badan ekonomi kreatif dalam kurun waktu sekitar satu tahun. Ke depan jika terdapat rekrutmen CPNS, sambung Suganda, para PTT tersebut diharapkan dapat lolos melalui tahapan seleksi CAT mengingat mereka sudah mengantongi nilai plus berupa pengalaman bekerja di Badan Ekonomi Kreatif.

Di bagian lain, Kepala Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen (PPSR) ASN, Heri Susilowati, menjelaskan CAT BKN digunakan dalam berbagai kepentingan yang terkait proses kepegawaian seperti dalam rekrutmen CPNS, pemetaan potensi dan pengisian jabatan.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Selasa, 24 Januari 2017

Dewan Tetapkan Revisi UU ASN Sebagai Usul Inisiatif DPR Info Honorer

Sahabat pembaca Info Bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa Rapat Paripurna DPR RI menetapkan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) sebagai Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR RI.

“Apakah semua fraksi dapat menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR RI,” kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memimpin rapat paripurna tersebut di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/01/2017).

Seluruh anggota DPR yang hadir serempak menyatakan “Setuju”. Fahripun mengetok palu tiga kali : Tok….Tok…Tok.

Penetapan Revisi UU ASN ini sebelumnya mendapat interupsi dari beberapa anggota yang hadir dalam rapat paripurna ini.

Anggota DPR RI Akbar Faisal (F-Nasdem) mengaku banyak mendapat pertanyaan dari daerah mengenai tenaga honorer kategori dua (K2). Ia menyatakan persetujuannua jika tenaga honorer K2 ini diangkat menjadi pegawai. Pasalnya banyak kepada daerah yang bohong kepada mereka untuk dijanjikan atau direkrut.

“Negara harus bertanggungjawab kepada mereka atas kebijakan akan mengangkat tenaga honorer K2 ini, walau resiko dalam pembayaran gaji sebesar Rp 23 triliun per tahun itu tidak mudah. Apalagi Menteri Keuangan telah melakukan pemotongan anggaran sehingga menjadi beban berat. Kita peduli pada mereka”, paparnya.

Oleh Karena itu, menurutnya harus ada penjelasan dari pemerintah darimana uang gaji mereka biar tidak menjadi persoalan. 

Anggota DPR RI Elviana (F-PPP) senada dengan Akbar bahwa ia mendapatkan banyak pertanyaan dari daerah pemilihannya yaitu Jambi. Ia menyatakan pada hari ini seluruh tenaga honorer menaruh harapan besar kepada DPR yang mau merevisi UU ASN.

“Namun jika tidak semua tenaga honorer diangkat, kami mohon perhatian khusus pada honorer tenaga kesehatan. Tenaga BIdang dan Perawat pimpinan,” tegasnya.

Ia menjelaskan, bahwa tenaga kesehatan ini telah menempuh pendidikan dengan biaya yang besar. “Bayangkan untuk akreditasi program-program studi non kesehatan itu ditanggung oleh negara. Sementara program studi kebidanan, kesehatan, akreditasinya dibebankan kepada mahasiswa, setalah mereka tamat hanya mendapat honor Rp 400.000,- bahwa Rp 200.000,-, bahkan kadan-kadang tidak ada,” ungkapnya.

Jadi, lanjutnya, negara harus bersiap akan adanya krisi tenaga kesehatan. Kemudian, masyarakat akan malas menitipkan anak-anaknya untuk sekolah bidan dan perawat. Sementara data nasional, kita kekurangan tenaga perawat.

Oleh sebab itu, tambah anggota DPR dari daerah pemilihan Jambi ini, disamping kita hari ini memikirkan nasib tenaga honorer untuk diangkat menjadi PNS, melalui pimpinan kepada menteri terkait, Bappenas untuk merencanakan dan merancang perlakuan yang khusus pada tenaga kesehatan ini.


Berita ini bersumber dari DPR.
Share:

Minggu, 15 Januari 2017

Pekan depan, pemerintah akan membahas masalah pengangkatan bidan desa PTT dalam rapat terbatas (Ratas).

Sahabat pembaca Info Bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa ada kabar baik untuk para bidan desa PTT (Pusat).

Pekan depan, pemerintah akan membahas masalah pengangkatan bidan desa PTT dalam rapat terbatas (Ratas).

"Rencananya pekan depan mau dibahas masalah bidan desa PTT. Ini penting karena Kementerian Kesehatan hanya mengalokasikan anggaran gaji 42.245 bidan desa PTT (Pusat) sampai Januari 2017," ujar Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SesmenPAN-RB) Dwi Wahyu Atjmadji, Sabtu (14/1).

Namun, Dwi belum memastikan, apakah usulan itu akan disetujui atau tidak. KemenPAN-RB hanya menyiapkan data dan mengusulkan.

"Mudah-mudahan ada titik terangnya. Apalagi seleksi bidan desa PTT sudah dilakukan Juli 2016," tutur dia.

Sementara itu, Ketum Forum Bidan Desa PTT (Pusat) Indonesia Lilik Dian Ekasari mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan KemenPAN-RB maupun Kemenkes untuk menanyakan status mereka.

"Kalau memang mau dibahas di Ratas, mudah-mudahan disetujui presiden. Kami sudah menunggu lama dan menanti kebijakan pemerintah yang berpihak kepada bidan desa," tandas Lilik.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Selasa, 27 Desember 2016

Pemerintah belum memberikan keputusan terkait formasi dan jadwal seleksi CPNS.

Sahabat pembaca Info Bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) belum bisa memberikan keterangan terkait rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada tahun depan. Pemerintah belum memberikan keputusan terkait formasi dan jadwal seleksi CPNS.

"Tunggu saja. Belum ada perkembangan kalau formasi. Hanya tinggal penetapan formasi, penentuan jadwal. Tapi belum," kata Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian PAN-RB Herman Suryatman kepada Liputan6.com, Jakarta, Senin (26/12/2016).

Pemerintah telah menerima usulan dari instansi-instansi pemerintah terkait kebutuhan PNS. Namun, Herman belum bisa memberikan keterangan lantaran perlu klarifikasi terkait jumlah kebutuhan PNS tersebut. "Usulan instansi sudah. Berdasarkan usulan instansi ada tahapan prosesnya masih nunggu," ungkap dia.

Penetapan formasi CPNS sendiri berada di tangan Menteri PAN-RB Asman Abnur. Sementara, untuk jadwal seleksi nantinya akan diberikan oleh panitia seleksi nasional (Panselnas). "Kalau penetapan formasi keputusan Pak Menteri, kalau jadwal Panselnas. Kalau sekarang belum, tunggu saja jadwal," tandas dia.

Sebelumnya pada Oktober 2016, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) untuk segera melakukan langkah reformasi Aparatur Sipil Negara (APN) atau yang dulu dikenal sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Perombakan ini diminta harus dilakukan secara total. "Saya minta dilakukan langkah-langkah reformasi total pada manajemen aparatur sipil negara kita," ujar Jokowi.

Jokowi minta reformasi tidak tanggung-tanggung. Pembenahan dari hulu ke hilir juga harus memperhatikan seluruh aspek baik anggaran hingga kemajuan teknologi.

"Perombakan dari hulu sampai hilir, dari sisi kuantitas, kita memerlukan jumlah PNS yang proporsional, dengan memperhatikan jumlah penduduk, kemampuan keuangan negara, serta perkembangan kemajuan teknologi informasi ke arah yang sistem pemerintahan yang berbasis elektronik," jelas Jokowi.

Peningkatan anggaran belanja pegawai yang terus meningkat tiap tahunnya juga jadi perhatian Jokowi. Dari 2009 hingga 2017, belanja pegawai diperkirakan naik sebesar 13,7 persen. Pertumbuhan juga terjadi pada belanja manfaat pensiun sebesar 10 persen.

"Saya ingin menegaskan kembali kebijakan moratorium agar dipahami sebagai upaya kita membenahi manajemen ASN kita. Saya kira itu sebagai pembuka yang bisa saya sampaikan," pungkas dia.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

Terhitung Januari tahun 2017 ini, Pemerintah Kabupaten Kaur akan memutuskan kontrak bidan dan dokter PTT.

Sahabat pembaca Info Bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa terhitung Januari tahun 2017 ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kaur akan memutuskan kontrak bidan dan dokter pegawai tidak tetap (PTT). Sebab kontrak mereka untuk tahun 2017 ini tidak bisa diperpanjang lagi lantaran honor mereka tidak masuk lagi dalam APBN 2017.

“Ya untuk kontrak bidan dan dokter PTT tahun 2017 tidak diperpanjang lagi,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kaur, Drs M Tabri melalui Kasubag Umum dan Kepegawaian, Tintin Sutriani Farm Apt, kemarin (22/12).

Dikatakannya, ini pihaknya sampai saat ini tidak bisa berbuat banyak menyikapi persoalan itu. Hal ini dikarenakan, kebijakan perpanjangan masa kontrak merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Ini juga mungkin sejalan dengan telah dilakukanya tes CPNS bidan dan dokter PTT beberapa bulan lalu, yang sampai saat ini pengumuman hasil tesnya belum keluar. Namun kini Dinkes hanya diminta menunggu informasi selanjutnya dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaur.

“Jumlah bidan dan dokter PTT Kaur ini ada 105 orang, terdiri dari 95 bidan PTT dan 7 orang dokter umum serta 3 orang dokter gigi. Tapi untuk pengumunan tes CPNS kemarin, kita belum tahu kapan diumumkan,” terangnya.

Lanjutnya, bagi mereka yang lulus nanti akan ditempatkan di tempat tugas mereka sekarang. Hal ini sesuai dengan MoU bupati dengan Kemenkes. Sehingga bagi dokter dan bidan yang lulus CPNS nanti, tidak bisa pindah jika belum masa kerja lima tahun. Sehingga keberadaan bidan dan dokter PTT nanti bisa meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di desa-desa. Terutama di daerah yang belum memiliki fasilitas kesehatan yang memadai serta jauh dari pusat kota. Seperti rumah sakit dan Puskesmas.

“Kalau mereka nanti yang lulus CPNS penempatanya masih tempat tugas lama,” ujarnya.

Ditambahkannya, hingga saat ini para bidan dan dokter PTT asal Kaur yang ikut tes CPNS tahun 2016 melalui jalur PTT masih terus menunggu pengumuman tes tersebut. Apalagi kuota yang diterima diperkirakan 27 orang dari 105 yang mengikuti tes. Dan mulai tahun ini tidak ada lagi pengangkatan dan perpanjangan bidan dan dokter PTT yang habis masa tugas. “Sekali lagi untuk perpanjangan dan pengangkatan bidan PTT sudah tidak ada lagi. Kalau kebutuhan bidan dan dokter Kaur masih banyak,” jelasnya.

Berita ini bersumber dari bengkuluekspress.com.
Share: