Rabu, 29 Maret 2017

Revisi UU ASN sudah bisa dibahas karena presiden sudah menerbitkan Surpresnya

Sahabat pembaca Info Bidan PTT dan Perawat Honorer, sudah tahukah anda bahwa Terbitnya Surat Presiden Joko Widodo yang memerintahkan pembahasan revisi UU ASN langsung disikapi Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara (KNASN) dengan mendatangi Kantor Wantimpres, Rabu (29/3).

Delegasi KNASN ini diterima Ketua Wantimpres Sri Adiningsih dan aggota Wantimpres Sidarto Danusubroto.

Dalam kesempatan tersebut, Sri mengungkapkan, revisi UU ASN sudah bisa dibahas karena presiden sudah menerbitkan Surpresnya.

Surpres turun sebelum batas waktu 60 hari habis. "Presiden ingin masalah honorer, bidan PTT, pegawai kontrak lainnya terselesaikan lewat revisi UU ASN," terang Sri.

Sementara Ketua Presidium KNASN Bidan Mariani berharap dukungan Wantimpres dalam mempercepat pembahasan revisi UU ASN antara pemerintah dan DPR RI pascaterbitnya Surpres.

"Kami berharap melalui Wantimpres revisi UU ASN menjadi solusi yang berkeadilan terhadap nasib pegawai non PNS sehingga pemerintah berkomitmen agar diskriminasi pengangkatan CPNS karena faktor usia 35 tahun plus dihapuskan. Termasuk tidak menjadikan tenaga honorer, pegawai tidak tetap dan pegawai kontrak menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)," beber Bidan Mariani.

KNASN, lanjutnya, menyambut baik atas Surpres yang sudah diterbitkan. Dharapkan DIM yang disusun pemerintah mengakomodir aspirasi KNASN.

Menanggapi itu, pihak Wantimpres berjanji segera menyampaikan kepada presiden agar aspirasi KNASN diperhatikan. Selain itu aspirasi tersebut akan diteruskan secara langsung kepada kementerian terkait.‎

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Sebanyak 41 bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) desa menerima Surat Keterangan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

Sahabat pembaca Info Bidan PTT dan Perawat Honorer, sudah tahukah anda bahwa sebanyak 41 bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) desa menerima Surat Keterangan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Rumah Dinas Bupati Kulonprogo, Rabu (29/3/2017). Mereka sekaligus mendapatkan surat perintah untuk melaksanakan tugas mulai April besok.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Kulonprogo, Yuriyanti mengatakan, pengangkatan puluhan bidan PTT desa dilakukan melalui seleksi dengan sistem Computer Assisted Test (CAT).

Instansinya kemudian melakukan pemberkasan dan pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP) kepada Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jogja. Usulan itu pun disetujui sehingga para bidan diangkat menjadi CPNS terhitung mulai tanggal 1 April 2017.

“Tim CPNS juga telah melaksanakan pemberkasan secara normatif, transparan, bersih, jujur, dan bebas KKN,” ungkap Yuriyanti.

Yuriyanti menjelaskan 41 bidan bersangkutan akan ditempatkan sebagai tenaga kesehatan di puskesmas. Mereka dilarang pindah tugas selama minimal lima tahun sejak diangkat menjadi CPNS demi efektivitas kinerja.

Mereka juga diminta melaporkan aktivitasnya di lapangan melalui laman resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sebagai dasar evaluasi dan monitoring.

Sementara itu, Penjabat Bupati Kulonprogo, Budi Antono meminta seluruh penerima SK CPNS menjalankan tugas dengan disiplin dan profesional. Hal itu karena masih ada berbagai tahapan yang harus dilalui untuk menjadi PNS sehingga dituntut selalu berupaya meningkatkan prestasi kerja.

“Jangan sekedar kerja tetapi mampu berinovasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan,” ujar Budi.

Budi mengucapkan selamat dan mengapresiasi pengabdian serta perjuangan para bidan sebelum diangkat CPNS. Mereka lalu diharapkan mengungkapkan rasa syukur dengan mulai meningkatkan kepedulian sosial dengan menyisihkan sebagai penghasilan untuk sedekah.

Berita ini bersumber dari SOLOPOS.

Share:

Senin, 20 Maret 2017

Menkes: Seluruh PTT Kemenkes yang Ikut Seleksi Lulus Semua

Sahabat pembaca Info Bidan PTT dan Perawat Honorer, sudah tahukah anda bahwa sebanyak 43.310 orang dokter, dokter gigi, dan bidan PTT Kementerian Kesehatan telah mengikuti seleksi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah. Mereka terdiri dari 39.090 PTT dengan usia di bawah 35 tahun dan dengan usia di atas 35 tahun berjumlah 4.220 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 39.090 peserta PTT yang berusia < 35 tahun berhasil lolos dan akan diangkat menjadi calon aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemda berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2017.

“Berdasarkan hasil seleksi, seluruh PTT Kementerian Kesehatan yang mengikuti seleksi telah dinyatakan lulus semua”, tegas Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M(K), pada Rapat Kerja Menkes bersama Komisi IX DPR RI di Gedung Nusantara Jakarta, Senin (20/3).

Prestasi ini diapresiasi oleh ketua dan anggota Komisi IX DPR RI, mengingat bahwa pengangkatan puluhan ribu tenaga kesehatan ke dalam formasi ASN bukanlah merupakan sebuah perkara mudah. Pada kesempatan tersebut, Komisi IX DPR RI selanjutnya meminta agar Kemenkes meninjau kembali persyaratan batas usia penerimaan CPNS. Hal ini merupakan suatu keputusan yang dinantikan oleh 4.220 orang PTT Kemenkes yang berusia > 35 tahun.

Dalam paparan sebelumnya, Menkes menyatakan bahwa PTT Kemenkes yang telah mengikuti seleksi namun berusia di atas 35 tahun berjumlah 4.220 orang, terdiri dari dokter 86 orang, dokter Gigi 32 orang dan bidan 4.102 orang. Para PTT Kemenkes yang berusia di atas 35 tahun ini tidak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau calon aparatur sipil negara (CASN) di lingkungan Pemda karena harus memenuhi persyaratan usia setinggi-tingginya 35 tahun. Hal ini sesuai pasal 6 pada PP 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan PNS juncto PP 78 Tahun 2013.

Menkes menyatakan bahwa tenaga kesehatan PTT yang berusia di atas 35 tahun akan diarahkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Daerah. Pengangkatan tersebut menunggu Peraturan Pemerintah (PP) tentang Manajemen PPPK ditetapkan.

“Sementara menunggu PP Manajemen PPPK ditetapkan, mereka akan tetap menerima gaji dan insentif dari Kementerian Kesehatan sampai beralih statusnya menjadi PPPK Daerah”, tandas Kemenkes.

Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa proses pengangkatan CPNS di lingkungan pemerintah daerah dari PTT Kementerian Kesehatan sama sekali tidak dipungut biaya dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Bila ditemukan terdapat oknum yang memungut biaya, segera laporkan kepada: Sapu Bersih Pungutan Liar melalui call center 082112131323, SMS 1193, dan e-mail lapor@saberpungli.id atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui nomor telepon (021) 25578389, SMS 08558575575 dan e-mail pengaduan@kpk.go.id.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, dan alamat email kontak@kemkes.go.id.
 
Berita ini bersumber dari KEMENKES.
Share:

Jumat, 17 Maret 2017

Hasil pertemuan kelanjutan pengurus pusat Federasi Bidan Desa Indonesia dengan Kantor Staf Presiden (KSP) membuahkan hasil positif.

Sahabat pembaca Info Bidan PTT dan Perawat Honorer, sudah tahukah anda bahwa Hasil pertemuan kelanjutan pengurus pusat Federasi Bidan Desa (Forbides) Indonesia dengan Kantor Staf Presiden (KSP) membuahkan hasil positif.

Menurut Ketum Forbides Indonesia Lilik Dian Ekasari, pre‎siden menyetujui seluruh tenaga khusus harus diangkat seluruhnya.

Selain itu, presiden telah menunjuk ahli untuk menentukan formula yang tepat agar bidan desa PTT berusia lebih dari 35 tahun bisa juga terangkat.

"Jadi ada itikad baik presiden untuk memperhatikan nasib bidan desa PTT yang usianya di atas 35 tahun," kata Lilik kepada JPNN, Jumat (17/3).

Dalam hasil rapat Forbides dengan KSP, disebutkan presiden akan melakukan rapat terbatas dalam waktu dekat terkait dengan sisa bidan desa PTT (4.102 orang) yang belum diberikan ketetapan CPNS.

Hal ini, menurut Lilik, merupakan upaya perjuangan bidan desa PTT terhadap solusi strategis yang salah satu menghentikan pungli akut yang selama perpanjangan kontrak berlangsung.

Sebab modus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tidak mengubah sistem kerja kontrak yang tetap menyuburkan pungli bagi bidan desa PTT di Indonesia.

Selain solusi strategis pertahanan nasional di bidang kesehatan.

"Evaluasi startegis atas permasalahan kepegawaian dari unsur kepegawaian fungsional yang paling mengakar dan dibutuhkan sebagai garda terdepan penunjuang program pemerintahan pusat dan daerah. Coba siapa lagi kalau bukan bidan desa seperti kami? Sebutkan jika ada," pungkasnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Kamis, 16 Maret 2017

Temui Fadli Zon, Perwakilan Perawat Curhat soal Status Honorer

Sahabat pembaca Info Bidan PTT dan Perawat Honorer, sudah tahukah anda bahwa sebanyak 25 delegasi perwakilan perawat honorer yang berdemo di depan gedung DPR siang ini diterima oleh Pimpinan DPR, Fadli Zon. Mereka yang tergabung dalam Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) itu mengadukan nasib mereka yang tak kunjung diangkat dari status honorer. 

"Jumlah perawat honorer baru kami kumpulkan di 15 provinsi totalnya 11.300 orang. Kami ingin ada perhatian, keadilan dalam melihat perawat dalam konteks manusia yang merupakan bagian dari abdi negara," ungkap Ketua DPP PPNI Harif Fadillah saat diterima Fadli Zon di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/3/2017).

Saat audiensi berlangsung, Fadli yang ditemani anggota Komisi II Sareh Wiyono dan Endro Hermono tampak serius mendengar aduan dari delegasi perawat. Fadli berjanji akan membantu perawat honorer sesuai tugas dan fungsi DPR.

Fadli pun berbicara soal Revisi UU Aparat Sipil Negara (ASN) yang telah menjadi usul inisiatif DPR. Menurut dia, Revisi UU ASN akan dapat membantu mengentaskan masalah kepegawaian, termasuk perawat-perawat yang masih berstatus honorer. 

"Terkait Revisi UU ASN, DPR sudah menjadikan usul inisiatif DPR. Kami sangat dukung perawat honorer yang belum mendapatkan keadilan. Masalah ini harus diselesaikan, sekali dan selesai," ujar Fadli. 

Politikus Gerindra itu pun menyarankan pemerintah untuk mengambil tindakan penghentian sementara atau moratorium terhadap penerimaan perawat. "Kalau dilakukan moratorium 1 tahun dulu, yang bekerja sudah lama bisa terakomodasi haknya," jelasnya.

Fadli pun berjanji akan segera menyampaikan aspirasi dari PPNI. Dia berkata akan menyurati Presiden Joko Widodo.

Profesi perawat dikatakan Fadli sangat penting. Sudah sewajarnya bagi perawat yang berhak, mereka dinaikkan status dari honorer untuk segera ditetapkan menjadi PNS. 

"Saya bisa sebagai pemimpin DPR tulis surat kepada pemerintah termasuk kepada Presiden. Itu yang akan saya lakukan," kata dia. 

"Profesi perawat sangat penting dan berhubungan langsung dengan masyarakat, khususnya yang lagi sakit. Sudah sewajarnya mendapat dukungan menjadi PNS," imbuh Fadli. 

Berita ini bersumber dari Detik.
Share:

Senin, 13 Maret 2017

PPNI Desak 3.500 Perawat Honorer Diangkat PNS

Sahabat pembaca Info Bidan PTT dan Perawat Honorer, sudah tahukah anda bahwa pemerintah diminta mengakomodasi 3.500 honorer tenaga perawat yang selama ini telah bekerja puluhan tahun agar diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Honorer perawat yang telah tercatat dalam berkas K2 itu saat ini kehidupannya memprihatinkan karena setiap bulan menerima honor sekitar Rp 500 ribu saja. Dengan diangkatnya honorer yang rata-rata telah bekerja minimal 10 tahun itu menjadi PNS, maka kehidupan perawat akan lebih layak.

Hal itu disampaikan Ketua Persatuan Perawat Indonesia (PPNI) Jateng, Edy Wuryanto, di sela-sela Pekan Olahraga Perawat Antar-Korwil se-Jateng HUT Ke-43 PPNI di RS Dr Asmir (DKT) Salatiga, akhir pekan lalu.

”Tidak ada salahnya bila pemerintah yang sebelumnya telah mengangkat Bidan PTT sebagai PNS juga mengangkat tenaga perawat honorer yang telah terdata dalam K2 untuk menjadi PNS,” kata Edy Wuryanto.

Dijelaskannya, sekitar 3.500 perawat honorer tersebut tersebar di seluruh kabupaten/kota se-Jateng. Mereka selama ini diangkat sebagai honorer dengan surat keputusan (SK) Kades, SK Puskesmas, SK magang, dan lainnya.

Pengangkatan sebagai PNS itu akan meningkatkan motivasi perawat yang selama ini sudah bekerja tanpa mengenal lelah mengabdi demi bangsa, meski dengan honor yang sangat kecil.

Rencananya, para perawat honorer Jateng bersama perawat honorer lainnya dari provinsi lain di Indonesia akan melakukan audiensi dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta pada Kamis, 16 Maret mendatang. Setiap pengurus PPNI kabupaten/kota akan memfasilitasi keberangkatan mereka ke Jakarta.

Berita ini bersumber dari Suara Merdeka.
Share:

Selasa, 07 Maret 2017

Ribuan Bidan Desa PTT Kembali Turun ke Jalan

Sahabat pembaca Info Bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa ribuan bidan desa PTT‎ hari ini kembali menggelar aksi demo.

Menurut Ketum Forbides Indonesia Lilik Dian Ekasari aksi unjuk rasa bertepatan dengan momentum Hari Perempuan Internasional (IWD) 8 Maret 2017, yang dipusatkan di Kantor Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (PPPA) dan Istana Negara, bertujuan menuntut janji politik Presiden Jokowi.

‎"Kami ingin mengadu kepada presiden terkait Pengumuman CPNSD Bidan Desa PTT (Pusat) 21 Februari 2017 yang seharusnya disampaikan Kemenkes pada hari itu, bisa mengangkat 41.917 bidan. Namun, dalam pengumuman tersebut barulah 37.815 orang yang diserahkan berkasnya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah," tutur Lilik, di sela-sela aksi depan Kantor PPPA, Rabu (8/3).

‎Lilik menegaskan, Forbides ingin mengingatkan pemerintahan pusat, agar menuntaskan dan memastikan hak kepastian kerja bagi seluruh bidan desa PTT (Pusat).

Hal ini merupakan janji politik Presiden Jokowi-JK. Dan seiring dengan Nawacita pemerintah dan rakyat yang membutuhkan bidan desa. Sekaligus penyelesaian satu persatu agenda pemerintahan nasional terhadap penghapusan politik ladang pungli.

"Kami minta presiden memenuhi janji politiknya. Bidan desa yang berjuang tidak hanya di bawah 35 tahun. Kami yang berusia di atas 35 tahun justru sudah mengabdi lebih lama, di mana penghargaan pemerintah kepada kami," sergahnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Selasa, 28 Februari 2017

ALUR PENGANGKATAN PTT KEMENKES MENJADI CPNS

Sahabat pembaca Info Bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa Tenaga Kesehatan yang berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang terdiri dari Dokter, Dokter Gigi, dan Bidan dari Kementerian Kesehatan yang telah dinyatakan lulus Tes Kompetensi Dasar (TKD) selanjutnya akan melalui tahapan verifikasi dan validasi berkas (verval) untuk memasą¢¢kan PTT yang dinyatakan lulus memenuhi kualifikasi pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sesuai dengan ketentuan yang masih berlaku.

 Setelah proses verval terhadap 39.090 tenaga PTT selesai dilakukan, BKN akan memproses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan menerbitkan persetujuan teknis penerbitan Surat Keputusan (SK) pengangkatan menjadi CPNS.

Tanggal penetapan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) CPNS tertera pada NIP yang diterbitkan oleh BKN. Sementara berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN untuk penerbitan SK pengangkatan CPNS merupakan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian instansi masing-masing.

Sebelumnya pada saat penyerahan dokumen penetapan kebutuhan dan hasil seleksi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dari PTT Kementerian Kesehatan Tahun 2017 yang diserahkan secara langsung oleh Menteri Kesehatan Nila Djuwita F. Moeloek (21 Februari 2017), BKN sudah sampaikan bahwa 39.090 tenaga kesehatan PTT yang sudah dinyatakan lulus seleksi tes kompetensi dasar selanjutnya akan diverifikasi dan divalidasi oleh BKN untuk memastikan apakah memenuhi syarat pengangkatan menjadi CPNS. Jika dari hasil validasi dan verifikasi BKN ditemukan tidak memenuhi kualifikasi pengangkatan CPNS sesuai ketentuan yang ada, BKN tidak akan menetapkan NIP CPNS-nya.
 

Berita ini bersumber dari BKN.
Share: