Info CPNS Tenaga Kesehatan.

Gubernur Ganjar Usul Perawat Honorer Digaji Layak

Sahabat pembaca Info Bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengkritik gaji perawat honorer yang lebih rendah dari Upah Minimal Kabupaten/Kota (UMK). Ia menghimbau agar Bupati/Wali Kota bisa mengusahakan upah perawat honorer agar tidak kurang dari UMK.

Ganjar bertemu dengan Gerakan Nasional Perawat Honor Indonesia (GNPHI) Jawa Tengah di kantornya. Jumlah perawat honorer yang bertugas di Puskemas maupun RSUD kini tidak terlalu banyak. Dengan demikian lanjut Ganjar seharusnya bisa diusahakan agar perawat honorer dapat upah layak.

Dari sebagian catatan GNPHI, di Purworejo perawat honorer yang ditempatkan di RSUD ada 150 orang dan Puskesmas 75 orang. Kemudian di Kabupaten Kendal, ada 304 orang di RSUD dan 160 orang di Puskesmas. Sedangkan di Kabupaten Sukoharjo ada 150 orang di RSUD dan 60 orang di Puskesmas.

"Kalau melihat jumlahnya yang cuma sedikit harusnya bisa di-UMK-kan, kemampuan anggaran Kabupaten/Kota saya kira mampu," kata Ganjar di kantornya, Jalan Pahlawan, Semarang, Kamis (7/12/2017).

Ganjar juga sempat menghubungi beberapa bupati saat sedang menemui GNPHI dan menanyakan soal kesanggupan memberikan upah setidaknya UMK kepada perawat honorer. Saat ini menurut Ganjar lebih baik mengutamakan upah layak dulu sebelum meminta pengangkatan PNS.

"Tidak usah diangkat PNS dulu, tapi mereka bisa UMK sudah senang," katanya.

Saat ini upah perawat honorer di puskesmas berkisar Rp 400 ribu sampai Rp 800 ribu perbulan. Sedangkan yang ditugaskan di RSUD yang dikelola Kabupaten/Kota mendapat upah sekitar Rp 1,2 juta perbulan. Untuk rumah sakit yang dikelola Pemprov Jateng, perawat honorer diupah Rp 4 juta perbulan.

Menururt Ganjar permasalahan perawat honorer sama seperti guru tidak tetap (GTT) dan itu sudah dibahas Ganjar saat bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo pada hari Rabu (6/12) kemarin. Hasilnya Jokowi setuju mempercepat Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerjasama (PPPK). PP tersebut tidak hanya mengatur tenaga kependidikan, tapi juga tenaga kesehatan dan tenaga pertanian. 

"Hasil pertemuan dengan Pak Presiden, tahun depan akan ada pembukaan CPNS, bisa ikut. Tapi kalau tidak lolos bisa ikut PPPK tapi RPP-nya masih di Kemenpan-RB akan didorong," jelas Ganjar.

Ia juga mengusulkan puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar upah yang diterima perawat honorer lebih baik dari sekarang. 

Berita ini bersumber dari Detik.
Share:

PEMKOT SERANG BUKA SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI NON ASN RSUD KOTA SERANG

Sahabat pembaca Info Bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah Kota Serang akan melaksanakan seleksi penerimaan pegawai Non ASN Tahun Anggaran 2017 untuk pengisian personel Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang.

Seleksi penerimaan pegawai Non ASN Kota Serang Untuk Pengisian personel di RSUD Kota Serang dibutuhkan mencapai 130 Orang. Pendaftaran Online dan penerimaan berkas melalui Pos akan dimulai pada hari ini (4/12) sampai dengan lusa (6/12). Tahapan Verifikasi administrasi akan dilakukan sampai dengan tanggal 12 Desember 2017 dan peserta yang lolos administrasi akan mengikuti seleksi Computer Assisted Test (CAT) dan pengumuman hasil seleksi dilakukan tanggal 27 Desember 2017 oleh BKPSDM Kota Serang. Usia pendaftar dibatasi yakni serendahnya 18 Tahun dan setinggi-tingginya 35 Tahun per 1 Desember 2017.

Adapun personel yang dibutuhkan untuk mengisi RSUD Kota Serang diantaranya Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker, Nutrisionis, Perawat, Bidan dan Farmasi. Untuk tenaga tekhnis ada tekhnisi elektromedik, sanitarian, rekam medik, teknisi radio diagnostik, Management dan Umum, Keuangan, serta marketing dan Humas.

Untuk informasi selengkapnya silahkan buka link seleksi.serangkota.go.id 

Sumber: BKPSDM Kota Serang

Berita ini bersumber dari Pemkot Serang.
Share:

PENERIMAAN TENAGA MEDIS DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2017

Sahabat pembaca Info Bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa untuk mengisi kebutuhan Tenaga Medis Dokter Umum dan Dokter Gigi di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang akan melaksanakan penerimaan Tenaga Medis Dokter Umum dan Dokter Gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang Tahun 2017.


Berita ini bersumber dari BKPSDM Kota Palembang.
Share:

300 Honorer Dinkes Pemko Batam Lulus Tes Tertulis

Sahabat pembaca info bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa Dinas Kesehatan Kota Batam akan segera melakukan tes psikologi kepada 300 calon honorer yang dinyatakan lulus tes tertulis. Di mana dalam tes beberapa minggu lalu, ada sekitar 4000 orang yang mendaftar.

“Mungkin Jumat dan Sabtu akan dilakukan tes psikologi. Itu untuk 300 orang yang dinyatakan lulus tes tertulis,” kata Kepala Dinas Kota Batam Didi Kusmarjadi, Jumat (27/10)

Ia mengatakan tes psikotes ini akan dilakukan Dinkes bekerja sama dengan ahli. Ia berharap yang terpilih nantinya benar-benar yang sudah teruji. Tidak hanya punya pengetahuan, tetapi harus bagus dari segi psikologinya.

“Kita benar-benar ingin mendapatkan calon yang bisa melayani masyarakat dengan mumpuni. Seperti yang diungkapkan kemarin, yang akan terpilih adalah 64 orang,” katanya.

Didi mengatakan tenaga honorer ini nantinya akan ditempatkan di beberapa Puskesmas di Batam. Akan diutamakan Puskesmas yang baru saja beroperasi seperti di Puskesma Kampung Jabi dan Rempang Cate.

“Puskesmas itu butuh SDM, tetapi kita juga tetap mengamati perkembangan tenaga di Puskesmas lainnya,” katanya.

Menurut Didi, penerimaan pegawai honorer Dinkes ini dilakukan transparan dan akuntable. Di mana nilai tertinggi dan yang layak akan dipastikan lulus.

Anggota komisi IV DPRD Kota Batam Marlon Brando berharap Disdik bisa mempercepat proses seleksi ini. Di mana menurutnya, puskesmas yang baru beroperasi tersebut membutuhkan SDM yang mumpuni.

“Dinkes harus gerak cepat. Tetapi perlu diingat, kualitas honorer harus diutamakan. Tahapan seleski harus objektif,” katanya.

Demikian juga dengan penempatannya pun nantinya diharapkan harus benar-benar merata. Ia berharap pelayanan kesehatan untuk warga hinterlan harus maksimal.

Berita ini bersumber dari Batampos.
Share:

Kabar Gembira Bagi Bidan PTT dan Penyuluh THL di Pidie Jaya menerima SK-CPNS Formasi tahun 2017

Sahabat pembaca Info Bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa sebanyak 213 bidan pegawai tidak tetap (bidan PTT) termasuk dokter umum dan dokter gigi, penyuluh pertanian tenaga harian lepas-tenaga bantu (THL-TB) di lingkungan pemkab Pidie Jaya berkumpul di Aula Cot Trieng Satu, kantor bupati setempat, Jumat (13/10/2017) pagi.

Kehadiran mereka adalah atas undangan Pemkab Pidie Jaya untuk menerima SK-CPNS Formasi tahun 2017. Mendapat undangan, para abdi negara itu pun berhati lega.

Betapa tidak, selama ini atau sejak keluarnya Surat Keputusan (SK) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi Nomor 14 Tanggal 14 Maret 2017 lalu tentang penetapan kebutuhan PNS, sejak itu pula secara otomatis honorarium atau jerihnya terhenti.

Kini mereka boleh lega karena SK CPNS sudah dikantongi dan hanya tinggal menunggu pembayaran rapel gaji yang sudah sekitar delapan bulan.

SK CPNS dibagikan Wakil Bupati, H Said Muyadi dan diterima secara simbolis oleh tiga perwakilan CPNS tadi.

Hadir pada prosesi penyerahan SK, Sekdakab, Ir H iskandar Ali MSi, sekretaris DPRK Pijay, Abubakar S,Sos, Kadistanpang, drh Muzakkir Muhgammad, kadinkes KB, Said Abdullah SH serta ke delapan camat se-Pijay.

Wabup berpesan agar, para abdi negara yang sudah menerima SK, hendaknya bekerja keras, displin dan penuh rasa tanggung jawab. Loyalitas kepada pimpinan juga diperlukan.


Berita ini bersumber dari Serambi Indonesia.
Share:

Menkes Dan Menpan Diminta Angkat 4.220 Tenaga Medis PTT Jadi PNS

Sahabat pembaca info bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa sebanyak 4220 tenaga kesehatan dokter, bidan dan perawat dengan status Pegawai Tidak Tetap (PTT) hingga saat ini masih berjuang mendapatkan hak menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Susahnya untuk mendapat status PNS, rata-rata tenaga kesehatan itu terkendala umur yang sudah melewati batas calon Aparatur Sipil Negara (ASN), yakni 35 tahun.

Untuk mendapatkan status PNS tersebut mereka dengan didampingi pihak Kementerian Kesehatan, KemenPAN-RB, IDI (Ikatan Dokter Indonesia), Dokter Umum PTT, Bidan PTT dan Perawat, mendatangi Fraksi PDI Perjuangan, di Gedung DPR, Jumat (6/10). Mereka diterima oleh tiga anggota Fraksi PDI Perjuangan. Salah satunya Imam Suroso. Kepada Imam mereka curhat.

Menyikapi harapan dokter, bidan dan perawat PTT tersebut, Anggota Komisi IX DPR tersebut meminta kepada Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Moeloek dan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur untuk merealisasikan 4220 tenaga kesehatan PTT menjadi PNS.

"Tenaga medis ini harus kita berdayakan, karena hanya mereka yang mampu meminimalisir kematian anak, ibu, para masyarakat di desa dan di pelosok. Jadi kita meminta kepada MenPAN-RB dan Menkes, lebih baik segera dilantik mereka sebagai PNS," kata Imam setelah melakukan audiensi dengan pihak Kementerian Kesehatan, KemenPAN-RB, IDI, Dokter Umum PTT, Bidan PTT dan Perawat, di Fraksi ruangan rapat Fraksi PDIP, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat.

Komisi IX DPR sendiri, kata politisi PDIP ini, telah menyepakati persoalan anggaran untuk para tenaga kesehatan yang belum menjadi PNS itu. "Usernya itu kita (Komisi IX). Soal anggaran juga sudah kita sepakati. Sekali lagi, segeralah dilantik 4220 tenaga kesehatan itu menjadi PNS," tegas Imam.

Meski, Imam mengakui kalau gaji seorang tenaga kesehatan PTT lebih besar dari PNS. Akan tetapi, kata Imam, mental mereka terganggu oleh juniornya yang sudah menjad PNS terlebih dahulu.

"Demi kelancaran semua. Kalau tidak dijadikan PNS, mereka selalu disepelekan dari junior atau selintingnanya. Karena, hal itu persoalan mental. Kalau mental mereka drop, mengobati para pasien bisa dipastikan tidak maksimum," ucap Imam.

Lebih lanjut kata Imam, soal terkendala umur untuk menjadi PNS bukan suatu halangan. Imam mengungkapkan, karena ada klausul (penjelasan penting) yang dapat dijadikannya mereka sebagai PNS.

"Kendalanya, mungkin umur mereka yang lebih dari 35 tahun. Akan tetapi, ada klausul seperti selagi masih dibutuhkan dan jabatan itu penting bisa dikondisikan. Dan kami (Komisi IX) akan lakukan trobosan. Karena ini penting dan tidak ada masalah," tandas Imam.

Berita ini bersumber dari RMOL.
Share:

Diskes Meranti Ajukan Perekrutan 20 Bidan PTT

Sahabat pembaca Info Bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti, dr Ria menjelaskan dalam tahun ini juga pihaknya akan menempatkan bidan ke belasan desa yang Poskesdesnya belum memiliki bidan.

Ria menjelaskan, pihaknya sudah mengajukan perekrutan 20 bidan pegawai tidak tetap (PTT) ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dua dari 20 bidan tersebut kata Okta, akan ditempatkan di Puskesmas Sungai Tohor.

"Informasinya dari mereka, bulan ini akan dilakukan perekrutan," ujar Ria, Selasa (3/10/2017).

Ia juga mengimbau kepada ibu-ibu hamil agar memanfatkan Rumah Tunggu dari program Jampersal.

"Terutama bagi ibu-ibu hamil yang tinggal di desa yang Poskesdesnya tidak ada bidan," ujarnya.

Adapun desa-desa yang Poskesdenya belum memiliki bidan adalah sebagai berikut:

1. Kepau Baru dusun 3,

2. Lukun

3. Sialang Pasung

4. Tanjung Kedabu 

5. Sonde

6. Tanjung Gemuk

7. Dwi Tunggal

8. Penyagun

9. Tanjung Kulim

10. Dedap

11. Mekar Delima

12. Selat Akar

13. Batang Meranti

14. Teluk Ketapang

15. Kuala Merbau

16. Teluk Samak

17. Tanah Merah

18. Tenggayun Raya

Berita ini bersumber dari Tribun Pekanbaru.
Share:

Para pegawai tidak tetap (PTT) mendesak pemerintah dan DPR merevisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sahabat pembaca Info Bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa para pegawai tidak tetap (PTT) mendesak pemerintah dan DPR merevisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pasalnya, di UU ASN mengatur batasan maksimal usia 35 tahun untuk bisa diangkat menjadi CPNS.

Padahal, banyak PTT atau sukarelawan berusia lebih dari 35 tahun yang mengabdi bertahun-tahun di lingkup Pemkab Tulungagung, Jatim.

Ketua DPD Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara (KN ASN) Tulungagung Yenri Sufianto mengatakan, beberapa kali telah menyampaikan aspirasi terkait ketentuan di UU ASN yang dianggap merugikan mereka.

Maka dari itu, mereka Bupati Tulungagung ikut mendorong dilakukannya revisi pasal yang mengatur batas usia menjadi CPNS tersebut.

“Ya, dukungan dari kepala daerah memang sangat penting untuk mendukung revisi tersebut demi keadilan. Itu karena banyak PTT di sini yang berusia lebih dari 35 tahun dan telah mengabdi lama,” katanya.

Dikatakan, PTT selama ini juga bekerja, sama seperti pegawai PNS lain. Namun, mereka hanya mendapatkan upah sedikit.

“Selanjutnya ini kami tetap akan terus mengawalnya. Bahkan, kami berencana menyiapkan strategi dan jika memungkinkan juga ada giat lagi ke pusat. Itu untuk memperjuangkan revisi UU ASN tersebut,” terangnya.

Sementara itu, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo mengaku telah memberikan sikap dukungan untuk revisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014.

Revisi UU ASN dianggap menjadi salah satu jalan untuk menyelesaikan permasalahan para PTT, mulai dari guru, perawat, bidan, dan lainnya.

Apalagi ditambah kondisi saat ini, banyak pegawai PNS yang pensiun sehingga keberadaannya sangat dibutuhkan. “Banyak poin yang direvisi. Salah poinnya, yakni usulan revisi untuk tidak ada batasan umur dalam pengangkatan PNS,” katanya

Dengan merevisi tidak adanya batasan usia, diharapkan mereka bisa mendapatkan peluang diangkat menjadi CPNS.

“Seperti kasus perekrutan bidan yang langsung dari pusat, kemarin. Banyak di antara mereka (bidan asal Tulungagung) yang tidak lolos, karena batasan usia,” katanya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Pemko Batam Rekrut Dokter, Bidan dan Perawat sebagai Tenaga Honor

Sahabat pembaca Info Bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa ratusan pelamar yang terdiri dari dokter, perawat, bidan, hingga akademisi mengikuti tes untuk bekerja sebagai tenaga honorer di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Batam di Lantai IV, Gedung Wali Kota Batam, Sabtu (16/9).

Kepala Dinas Kesehatan Didi Kusmarjadi mengatakan dari 970 pendaftar, lebih dari 400 yang mengundurkan diri. Tes yang diselenggarakan di tiga ruangan ini berlangsung dari pukul 09.00.

"Kelas pertama dibuka dengan tes mereka yang berprofesi sebagai dokter, perawat, dan akademisi. Terakhir dilanjut dengan bidan," kata Didi, Sabtu (16/9).

Tes tertulis berisikan 40 soal materi umum dan 40 soal keahlian. Mereka yang lulus akan melanjutkan tes psikotes sebelum akhirnya dinyatakan lulus dan bekerja sebagai tenaga honorer di puskesmas Rempangcate dan Kampungjabi.

Di luar ruangan terlihat ratusan pelamar tengah mempersiapkan diri untuk mengikuti tes. Salah seorang pelamar Desi yang melamar sebagai bidan menuturkan sudah mempersiapkan diri termasuk belajar sebelum menjalani tes.

Dia berharap bisa lulus tes dengan baik dan bisa diterima menjadi salah seorang tenaga honorer di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Batam.

"Saya lamar bidan, semoga bisa diterima," ungkap perempuan 26 tahun ini.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin berharap seluruh pelamar bisa menyelesaikan seluruh tes dengan baik, dan bekerja sebagai tenaga medis yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Bekerjalah dengan baik, jangan bekerja setengah hati, karena ini menyangkut kepentingan orang banyak, "harapnya usai membuka tes wawancara.

Dari ratusan pelamar, jumlah tenaga medis yang akan diterima mencapai 64 orang. Mereka ditargetkan mulai bertugas awal bulan depan.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

BKD-PSDM Kepahiang akan berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB dan BKN agar mendapat solusi terkait desakan sejumlah perawat honorer yang menginginkan pengangkatan menjadi ASN

Sahabat pembaca Info Bidan PTT dan Perawat Honorer, sudah tahukah anda bahwa Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD-PSDM) Kepahiang akan berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB dan BKN agar mendapat solusi terkait desakan sejumlah perawat honorer yang menginginkan pengangkatan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau yang sebelumnya dikenal dengan nama PNS.

Puluhan honorer perawat tersebut merasa memiliki jasa yang sama seperti dokter dan bidan PTT, namun mereka tidak diistimewakan seperti dua profesi tersebut.

Kepala BKD-PSDM Kepahiang Asri Kadir menuturkan, perawat honorer itu sebenarnya hanya meminta dukungan ada ada judicial review (peninjauan kembali) beberapa pasal dalam Undang-Undang ASN.

“Para perawat ini sebenarnya meminta dukungan agar Undang-Undang ASN bisa direvisi. Dengan adanya revisi mereka berharap adanya kemudahan bagi mereka untuk diangkat jadi PNS. Tapi ya itu kewenangannya di pusat, dan kami hanya bisa mengusulkan saja dan akan kita koordinasikan,” ujar Asri, Jumat (18/8/2017).

Asri menilai desakan perawat kontrak adalah hal yang wajar, karena sejumlah tenaga yang berprofesi sebagai dokter dan bidan PTT sudah diangkat lebih dulu. Padahal, ada yang baru mengabdi sekira 5 tahun, sementara para perawat yang bertugas di Puskesmas dan rumah sakit di Kepahiang itu ada yang lebih dari 5 tahun.

“Kami nilai wajar saja tuntutan mereka, dokter dan bidan PTT sudah lebih dulu diangkat. Padahal, perawat sering dituntut bisa bekerja profesional dalam melayani masyarakat, sama seperti dokter dan bidan,” terang Asri.

Dijelaskannya, tuntutan bekerja profesional itu tak diimbangi dengan upah yang laik. “Mereka bekerja dengan kontrak dengan dana APBD, tuntutan mereka bekerja maksimal tentu tak seimbang dengan apa yang mereka dapat, jadi wajar kalau mereka menuntut, dan kami akan upayakan tuntutan mereka itu ke pusat,” demikian Asri.

Berita ini bersumber dari Progres Kepahiang.
Share:

Banyak Permintaan Pindah Setelah diangkat Jadi PNS, Kepala BKN Wacanakan Buka Formasi P3K untuk Guru dan Bidan

Sahabat pembaca Info Bidan PTT dan Perawat Honorer, sudah tahukah anda bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengusulkan agar guru dan bidan tidak perlu berstatus PNS tapi cukup Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Kepala BKN Bima Haria Wibisana melanjutkan, ada 3 (tiga) hal utama yang menjadi bahan pertimbangan wacana tersebut, yakni banyaknya guru/bidan yang mengajukan mutasi ke daerah lain setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, perlu adanya langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan/kesehatan dan untuk menghindari terulangnya fenomena adanya beberapa Kepala Daerah yang menolak CPNS formasi guru garis depan (GGD) seperti saat ini.

Hal itu disampaikan Bima Haria Wibisana saat memberikan arahan pada acara Pembukaan Pemrosesan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi formasi Guru Garis Depan (GGD) Tahap II di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Kamis (20/7/2017). Sementara itu pada laporannya, Direktur Pembinaan Guru Sekolah Dasar Poppy Dewi Puspitasari mengatakan pemrosesan NIP dan SK CPNS bagi 3407 formasi GGD Tahap II direncanakan berlangsung 4 (empat) hari hingga Senin (24/7/2017), dengan melibatkan pegawai yang berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BKN Pusat dan Regional, serta Badan Kepegawaian Daerah Provinsi dan Kabupaten.

Melanjutkan, Bima mengatakan perilaku guru dan bidan yang sering meminta pindah tugas begitu diangkat CPNS/PNS membuat penyebaran dua formasi jabatan tersebut tidak merata padahal pengangkatan guru/bidan terutama di daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal) merupakan kebijakan afirmasi Pemerintah untuk memajukan kualitas pendidikan secara merata di Indonesia.

“Dengan berstatus P3K, penempatan bidan dan guru akan sesuai dengan kontrak yang ditandatangani dan perpanjangan perjanjian kerja kedua jabatan itu didasarkan pada evaluasi kinerja yang bersangkutan”, ujar Bima. 

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Ribuan perawat mendatangi Istana Negara menuntut untuk diangkat sebagai PNS karena beban kerjanya yang berat dan mirip dengan abdi negara.

Sahabat pembaca Info Bidan PTT dan Perawat Honorer, sudah tahukah anda bahwa ribuan perawat mendatangi Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/7/2017). Dalam aksinya mereka menuntut untuk diangkat sebagai pegawai negeri sipil (PNS) karena beban kerjanya yang berat dan mirip dengan abdi negara.

Saat ini jumlah perawat mencapai 81.191 orang yang telah lebih dari 5 tahun bekerja sebagai perawat di instansi pelayanan kesehatan milik Pemerintah (Rumah Sakit dan Puskesmas).

H. Maryanto sebagain ketua Tim pengkawalan Revisi UU ASN - DPP PPNI mengatakan, aksi di Istana dilakukan untuk memperjuangkan nasib agar pemerintah segera membahas revisi UU ASN secepatnya.

Pihaknya mendesak pemerintah untuk menghentikan praktek-praktek perbudakan modern terhadap perawat yang notabene sebagai profesi mulia sekaligus garda terdepan abdi Negara bidang kesehatan.

"Wajar saja kami menolak dengan tegas status PPPK yang setiap tahun dilakukan kontrak sehingga tidak memiliki status hukum yang jelas. Padahal perawat adalah tenaga professional," ujar Maryanto.

Maryanto berharap agar para perawat honorer, tidak tetap, kontrak, maupun non PNS, agar dapat segera diangkat menjadi PNS dari seluruh Indonesia tanpa syarat.

Disamping itu meminta komitmen pemerintah untuk menghapus sistem kerja TKS, dan menindak tegas sektor swasta yang mempekerjakan perawat yang memberikan penghargaan tidak layak, menghilangkan diskriminasi kebijakan dan kesenjangan pada tenaga kesehatan.

"Oleh karenanya segera ada pembahasan revisi UU ASN yang terus tertunda lantaran menPan- RB sebagai leading sector tidak hadir memenuhi undangan DPR RI dan sampai hari ini para menteri yng ditunjuk dalam surat perintah presiden (surpres) belum menyerahkan DIM (daftar inventaris masalah) pemerintah. Karena celah perubahan nasib honorer adalah melalui revisi UU ASN," tegasnya.

Maryanto menuturkan, perawat sering dituntut profesional dan praktik secara aman dalam melayani masyarakat, namun banyak perawat belum dapat mengembangkan diri lebih professional karena rendahnya penghargaan, penghasilan dan kesempatan mengembangkan diri bahkan perawat sendiri belum dapat menjaga rasa aman bagi dirinya.

PPNI berharap  aspirasi dan tuntutan dapat ditindak lanjuti oleh pemerintah dan DPR RI agar masyarakat dapat menerima pelayanan kesehatan yang professional, aman dan manusiawi oleh perawat yang profesional dan bermartabat.

"Ini juga berkontribusi mengurangi keresahan dikalangan profesi perawat Indonesia yang diharapkan mengisi pembangunan kesehatan," pungkasnya. 

Berita ini bersumber dari Harian Terbit.
Share:

Perjuangkan Nasib, 43 Perawat Honorer Sragen Nglurug ke Jakarta

Sahabat pembaca Info Bidan PTT dan Perawat Honorer, sudah tahukah anda bahwa sebanyak 43 perawat honorer yang tergabung dalam Ikatan Perawat Honor Indonesia (IPHI) Kabupaten Sragen berangkat ke Jakarta untuk mengikuti aksi damai adanya revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) dan mendesak pemerintah pusat mengangkat para perawat menjadi pegawai negeri sipil (PNS), Selasa (18/7/2017).

Mereka berangkat menggunakan satu unit bus yang di depannya terdapat poster bertuliskan aksi damai 19717. Mereka berkumpul di depan RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen dan di depan RSUD dr. Soeratno Gemolong, Sragen. Mereka berangkat pukul 13.00 WIB.

Ketua IPHI Kabupaten Sragen, Aris Budiyanto, saat ditemui Solopos.com, Selasa siang, menyampaikan selain 43 perawat anggota IPHI juga ada satu perwakilan dari Dewan Pengurus Daerah (DPD) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Sragen. Aris menjelaskan rombongan perawat ke Jakarta itu akan bergabung dengan kelompok organisasi profesi lain yang tidak diuntungkan dengan UU ASN itu, salah satunya guru.

“Aksi akan digelar pada Rabu [19/7/2017] mulai pukul 08.00 WIB di Istana Negara. Ada tiga tuntutan yang kami suarakan, yakni mendesak pemerintah untuk merevisi UU ASN agar berkeadilan, menolak Peraturan Pemerintah No. 11/2017 tentang Manajemen PNS dan rancangan PP tentang PPPK yang tidak mengakomodasi pegawai non-PNS, serta mendesak pemerintah agar menguntamakan rekrutmen pengangkatan PNS secara berkeadilan dari pegawai tidak tetap, honorer, kontrak, pegawai non-PNS, maupun pegawai abdi negara lainnya,” ujar Aris.

Aris menekankan salah satu klausul pada UU ASN yang dituntut agar direvisi itu terkait batasan umur maksimal 35 tahun bagi tenaga honorer yang bisa diangkat menjadi PNS. Aris menyampaikan IPHI Sragen meminta ketentuan batasan umur 35 tahun itu dihapus dan diganti dengan tidak ada batasan umut.

Selama ini, Aris mewakili IPHI mengeluhkan kesejahteraan para perawat mulai dari jenjang sukarelawan, pegawai magang, pegawai badan layanan umum daerah (BLUD), dan pegawai honorer kategori II (K2). “Saya sendiri bekerja di puskesmas tidak pernah mendapat honor atau gaji. Kami hanya mendapat tunjangan yang diterima dengan sistem rapelan tiga bulan sekali. Nilai tunjangan itu Rp700.000-Rp800.000 per bulan. Yang lebih ngeri lagi ya bagi para perawat magang dan sukarelawan yang tidak mendapat gaji atau honor sama sekali,” tuturnya.

Ketua DPD PPNI Sragen, Suramin, menyampaikan untuk mendukung kepentingan perjuangan kesejahteraan para perawat PPNI meminta dispensasi kepada Direktur RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen dan RSUD dr. Soeratno Gemolong, Sragen, agar diizinkan tidak masuk kerja selama dua hari Selasa-Rabu.

Pemberitahuan pemberangkatan para perawat ke Jakarta juga disampaikan ke Polres Sragen. Mereka akan bergabung dengan paguyuban perawat dari DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Lampung, Jawa Tengah Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan daerah lainnya.

Berita ini bersumber dari Solopos.
Share:

Puluhan Petugas Medis Berstatus Honorer Ikut Aksi di Jakarta

Sahabat pembaca Info Bidan PTT dan Perawat Honorer, sudah tahukah anda bahwa sedikitnya 55 tenaga perawat dan tenaga kesehatan lain di Ngawi terlihat berkumpul di halaman RSUD dr Soeroto, Jalan dr Wahidin, Ngawi, Selasa (18/7). Rencananya mereka bakal turut aksi turun ke jalanan ibu kota. 
Puluhan tenaga medis yang tergabung dalam Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara (KN-ASN) bakal mengikuti aksi yng akan dilaksanakan Rabu (19/7) besok. 

‘’Kami minta supaya pemerintah segera merevisi Undang-undang (UU) nomor 5/2014 tentang ASN,’’ tegas Muhsin Afandi koordinator massa wilayah Ngawi. 

Satu unit bus bernomor polisi AE 7599 UB disiapkan untuk mengangkut rombongan peserta aksi asal Ngawi tersebut. Rencananya, mereka akan ikut menyuarakan tuntutannya ke Istana negara dan gedung DPR RI. 

Muhsin mengungkapkan, salah satu poin penting tuntutannya adalah menolak PP 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

Sebab, lanjut Muhsin, aturan tersebut dirasa tidak mengakomodir pegawai non pegawai negeri sipil (PNS). Lantaran penerapan aturan membuat pemerintah memberlakukan sistem kontrak terhadap pegawai non PNS. 

Selain itu, mereka menuntut rekrutmen pengangkatan PNS secara adil. Artinya pengangkatan dilakukan dari pegawai tidak tetap, honorer, kontrak, pegawai tetap non PNS maupun pegawai lainya yang sudah mengabdi kepada negara dengan masa waktu tertentu.

Berita ini bersumber dari Jawa Pos.
Share:

Tahun ini Pemerintah Kabupaten Bantul mengusulkan penambahan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Sahabat pembaca Info Bidan PTT dan Perawat Honorer, sudah tahukah anda bahwa tahun ini Pemerintah Kabupaten Bantul mengusulkan penambahan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Penambahan formasi terbanyak untuk posisi guru dan tenaga medis. Kebutuhan dua profesi tersebut dinilai cukup mendesak.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul, Riyantono menuturkan mengacu pada belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sejak 2016-2017 di bawah 50%. Dengan pencapaian ini, seharusnya moratorium penerimaan CPNS di Bantul telah selesai.

“Kita masih kekurangan ribuan PNS terutama formasi guru dan tenaga kesehatan yang sangat mendesak dan membutuhkan jumlah yang banyak. Untuk tenaga teknis kita juga sangat mendesak butuh namun jumlahnya tidak sebanyak kebutuhan guru dan tenaga kesehatan,” katanya pada Kamis (13/7/2017).

Diakui Riyantono, tiap tahun pihaknya selalu mengajukan kebutuhan formasi CPNS. Namun hingga saat ini Pemkab Bantul belum mendapatkan jawaban dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB).

“Tiap tahun memang mengajukan namun sampai sekarang belum ada jawaban persetujuan dari pusat. Mudah-mudahan tahun ini pusat menyetujui,” ucapnya.

Ia menjelaskan saat ini Pemkab Bantul memiliki sekitar 8.000 PNS secara keseluruhan, 70% di antaranya merupakan guru dan tenaga medis. Sementara itu, setiap tahunnya minimal ada 300 orang tenaga yang pensiun.

“Kalau tiap tahun kekurangannya sekitar 300 orang dan kita selama lebih dari tiga tahun tidak merekrut CPNS maka dibayangkan berapa kekurangan minimalnya?” tambahnya.

Adapun saat ini Kabupaten Bantul tengah mendata sekitar 1.600 tenaga honorer di lingkungan Pemkab Bantul saja, jumlah ini belum termasuk PTT/GTT dari sektor guru dan tenaga medis.

Berita ini bersumber dari SOLOPOS.
Share:

137 PTT Kementerian Kesehatan Terima SK CPNS dari Pemkab Inhil

Sahabat pembaca Info Bidan PTT dan Perawat Honorer, sudah tahukah anda bahwa Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan menyerahkan Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kementerian Kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2017 di gedung Engku Kelana, Tembilahan, Senin (10/7/2017) pagi.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Inhil, Fauzar, dalam penyampaian laporan kegiatan mengungkapkan, tujuan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ini adalah untuk mengisi formasi kosong di Kementerian Kesehatan yang kemudian akan ditugaskan di daerah terpencil, terluar dan tertinggal di Kabupaten Inhil.

''Terdapat 137 orang tenaga kesehatan yang menerima SK CPNS yang mengisi formasi Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Kesehatan ini, terdiri dari 1 orang Dokter Umum, 6 orang Dokter Gigi dan 130 orang Bidan,'' ungkap Fauzar.

Sebenarnya, diungkapkan Fauzar, secara keseluruhan ada 139 prang tenaga kesehatan yang berkesempatan untuk menerima SK CPNS pada hari ini. Namun, lanjut Fauzar, 2 orang diantaranya mengundurkan diri. ''Kedua orang ini masing-masing berasal dari Puskesmas Kecamatan Teluk Belengkong dan UPT Dinas Kesehatan Kecamatan Enok,'' katanya.

Bupati Inhil, HM Wardan dalam sambutannya mengatakan, memang sudah sepantasnya tenaga kesehatan, seperti Dokter dan Bidan mendapatkan sebuah penghargaan untuk mengabdi kepada negara dan masyarakat dengan menjadi seorang PNS. Sebab, lanjut Bupati, Dokter dan Bidan merupakan suatu profesi yang mulia.

''Kemuliaan ini dapat dilihat dari tugas seorang dokter maupun bidan yang senantiasa membantu orang kesusahan, membantu orang yang sedang sakit, menolong orang yang memang butuh pertolongan,'' jelas Bupati.

Pengabdian yang dilakukan oleh Dokter dan Bidan di Kabupaten Inhil dengan status PTT sejak beberapa waktu lalu, dikatakan Bupati, pada hari ini telah membuahkan hasil dengan diterbitkannya SK CPNS oleh Pemerintah. Maka itu, Bupati berharap, agar tenaga kesehatan yang telah menerima SK CPNS tersebut dapat lebih meningkatkan pengabdian dalam wujud pemberian pelayanan kepada masyarakat.

''Ini merupakan langkah awal bagi saudara untuk bertanya apakah menjadi calon PNS sudah benar dan tepat. Diluar sana ada ribuan bahkan lebih orang yang bercita-cita menjadi PNS, namun saudara adalah sebagian orang yang beruntung saat ini yang sebentar lagi akan berstatus sebagai PNS, menjadi Abdi Negara,'' pungkas Bupati Wardan.

Dalam kegiatan ini juga dilaksanakan penyematan lambang Korpri secara simbolis kepada dua orang perwakilan CPNS oleh Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan sekaligus juga dilakukan penandatanganan Surat Pernyataan Tidak Pindah Tempat Tugas bagi para CPNS minimal selama sepuluh tahun sejak diterbitkannya SK PNS.

Usai penyerahan SK CPNS, kegiatan dilanjutkan dengan dengan orientasi CPNS yang akan disampaikan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Inhil dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Inhil dengan diikuti oleh seluruh CPNS.

Berita ini bersumber dari GoRiau
Share:

Perawat Wiyata Bhakti di Temanggung Minta SK Pemkab

Sahabat pembaca Info Bidan PTT dan Perawat Honorer, sudah tahukah anda bahwa tenaga perawat berstatus wiyata bhakti (WB) atau honorer di wilayah Kabupaten Temanggung yang diangkat melalui surat keputusan (SK) dari kepala Puskesmas setempat, meminta agar mereka bisa disahkan sebagai tenaga WB dengan SK dari pemkab. Dengan disahkan SK pemkab, diharapkan akan memudahkan akses mereka untuk diangkat sebagai CPNS atau ASN (Aparatur Sipil Negara), apabila revisi Undang undang tentang ASN, yang mengakomodasi mereka menjadi ASN, nantinya disahkan.

Permintaan untuk diberikannya SK dari pemkab bagi tenaga WB perawat tersebut, diungkapkan Ketua Persatuan Perawat Seluruh Indonesia (PPSI) Kabupaten Temanggung, Arif Supriyanto SKep, ketika bersama belasan pewakilan anggotanya menemui Komisi D DPRD Temanggung, di ruang komisi itu, Kamis (6/7).

“Saat ini, dari 162 perawat honorer yang bertugas di Puskesmas di Kabupaten Temanggung, masih ada 17 orang yang belum diakui pemkab, dan SK pengangatannya masih dari kepala Puskesmas. Karena itu, kami meminta mereka bisa mendapatkan SK dari pemkab,” tuturnya.

Menurutnya, SK dari pemkab yang dimintakan untuk para tenaga honorer perawat dengan masa pengabdian puluhan tahun tersebut, tidak harus dari bupati, namun bisa pula dari Kepala Dinas Kesehatan. Sebab, yang terpenting bagi mereka adalah pengakuan secara formal dari pemkab tersebut.

“Agar jalan bagi mereka untuk menjadi ASN terbuka, jika undang undangnya telah direvisi, maka yang terpenting pengakuan dari pemkab, bisa melalui SK dari Kepala Dinas Kesehatan,” jelasnya.

Selain 17 tenaga perawat honorer dengan SK Kepala Puskesmas, para perawat honorer lainnya saat ini ada yang merupakan tenaga honorer berstatus K2 (kategori 2) yang direncanakan akan diangkat CPNS. Serta, perawat berstatus karyawan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Temanggung.

“Kalau yang K2 dan karyawan BLUD, bisa dikatakan sudah tidak masalah. Hanya untuk honorer dengan SK Kepala Puskesmas itu, kami minta dukungan DPRD Temanggung agar dapat merekomendasikan kepada pemkab agar bisa memberikan SK,” ujarnya.

Selain itu, kepada Komisi D DPRD, mereka juga meminta agar ikut mendorong segera disahkannya revisi UU tentang ASN, yang di dalamnya mengatur pengangkatan honorer menjadi ASN. Sebagaimana, yang selama ini telah diperjuangkan mereka.

“PPSI telah berulang-ulang menyampaikan aspirasi ke DPR RI dan pemerintah pusat mengenai revisi UU ASN, dan saat ini masih dalam proses. Karena itu, kami juga meminta DPRD Temanggung mendorong segera dilakukan revisi itu,” tuturnya.

Ditambahkannya, revisi UU tentang ASN itu, juga termasuk mengatur adanya toleransi honorer dengan usia lebih dari 35 tahun untuk diangkat sebagai ASN. Mengingat masa kerjanya telah puluhan tahun.

Ketua Komisi D, Badrun Mustofa akan mengomunikasikan permintaan SK dari pemkab tersebut dengan dinas terkait. Sedangkan, mengenai dukungan revisi ASN, akan didiskusikan dahulu mengingat hal itu ranah pemerintah pusat.

Berita ini bersumber dari Suara Merdeka.
Share:

PENDAFTARAN NUSANTARA SEHAT INDIVIDUAL PERIODE I TAHUN 2017 (BATCH I)

Sahabat pembaca info Bidan PTT dan Perawat Honorer, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Kesehatan memberikan kesempatan bagi Putra dan Putri terbaik Bangsa untuk bergabung menjadi Tenaga Kesehatan Nusantara Indivudual Periode I Tahun 2017.
                                                                                 
 Pengumuman Resmi DISINI


Berita ini bersumber dari NUSANTARA SEHAT.





Share:

Berkah Ramadan, 59 Bidan PTT Kabupaten Bandung Barat Terima SK CPNS dan Gaji ke-14

Sahabat pembaca Info Bidan PTT dan Perawat Honorer, sudah tahukah anda bahwa bagaimana jika bidan PTT mendapat SK CPNS sekaligus dengan gaji ke-14? Gambarannya terlihat di lobi Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat di Ngamprah pada Rabu 21 Juni 2017 yang lebih ramai dibandingkan biasanya. Belasan perempuan tampak sibuk mengurus berkas-berkas. Sebagian wajah mereka terlihat kalut, seolah diburu oleh waktu. Meski begitu, sangat jelas mereka menunjukkan antusiasme.

Tak jauh berbeda, suasana di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) KBB pun cukup riuh dari kelumrahan. Seperti halnya di Kantor Dinkes, di Kantor BKPSDM juga banyak bidan pegawai tidak tetap. Yang membedakan, di Kantor BKPSDM kesumringahan mendominasi air muka mereka.

Sama-sama berada di lantai dua, Kantor BKPSDM berbeda gedung dengan Kantor Dinkes, dengan jarak sekitar 400 meter. Di kedua kantor itulah para bidan PTT melalui pengangkatan Kementerian Kesehatan RI, biasa disebut dengan bidan PTT Pusat, mengurus gaji ke-14 atau tunjangan hari raya. Di Kantor BKPSDM mereka menerima uangnya.

Dua hari sebelumnya, mereka pun baru menerima surat keputusan calon pegawai negeri sipil, sekaligus gaji tidak penuh mereka sebagai CPNS untuk kali pertama. Sembari menjalani prajabatan, tinggal setahun lagi mereka mutlak berstatus PNS dan berhak menerima gaji penuh.

Maka, bagi mereka, Ramadan terasa betul-betul dipenuhi berkah. Bertahun-tahun mengabdi sebagai bidan di desa, mereka perlu melewati proses yang panjang untuk lolos ujian CPNS. Lebaran kali ini pun bakal terasa berbeda dibandingkan Lebaran pada tahun-tahun sebelumnya.

"Iyalah, pasti berbeda. Saya bersyukur banget. Sekarang saya punya cukup uang buat pulang kampung. Soalnya, kemarin juga sudah dapat gaji untuk bulan Juni. Sekarang dapat gaji ke-14, jadi ada dua kali gaji. Cukuplah buat dipakai mudik bareng keluarga ke Garut," kata Rika Iskandariah (32), bidan asal Desa Cikole, Lembang.

Seperti Rika, seorang bidan asal Sindangkerta, Eka Yuneli (34) juga mengungkapkan rasa syukurnya. Sudah 16 tahun berlalu dengan mengikuti 10 kali ujian CPNS, akhirnya kali ini dia bisa lulus. "Susah banget jalannya, makanya baru sekarang lolos, setelah ikut 11 kali ujian. Mungkin baru rezekinya baru sekarang," ujarnya.

Sebagai wujud syukurnya, dia mengaku akan menyerahkan gaji pertamanya kepada orangtuanya. "Gaji pertama saya mau dikasih ke orangtua. Itu nazar saya, kalau dapat rezeki di ujian CPNS kali ini, uang pertamanya mau buat mama," kata ibu dari dua anak tersebut.

Masih ada kesedihan
Kendati merasa haru, dia mengaku tetap menyimpan kesedihan. Pasalnya, sebagian rekannya sesama bidan PTT Pusat ada yang tidak lolos CPNS. Padahal, mereka yang tidak lolos itu justru dianggap lebih berpengalaman, karena lebih lama bertugas sebagai bidan desa. "Kami yang ikut ujian CPNS itu sudah lebih dari lima tahun menjadi bidan. Yang lebih lama, bahkan yang sudah mengabdi sampai 11 tahun, justru enggak lolos," sesalnya.

Kepala Dinkes KBB Pupu Sari Rohayati menyebutkan, bidan PTT Pusat berjumlah sebanyak 83 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 59 orang dinyatakan lulus ujian dan telah menerima SK CPNS. "Kami sudah berupaya mengangkat nasib bidan PTT Pusat, tapi ternyata ada aturan bahwa yang diterima itu ialah bidan yang berusia di bawah 35 tahun. Padahal, yang lebih tua itu rata-rata hasil ujiannya lebih bagus," katanya.

Menurut rencana, kata dia, sebanyak 24 bidan PTT Pusat yang tak lolos CPNS itu akan diangkat menjadi aparatur sipil negara, dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). "Bedanya, P3K ini enggak dapat uang pensiun. Rencananya, mereka itu akan diangkat tanpa testing lagi, tapi kami enggak tahu kapan pelaksanaanya," ucapnya.

Tak setara UMK
Pupu mengungkapkan, selama ini nasib bidan PTT Pusat cukup memprihatinkan. Bahkan, penghasilan mereka jauh berada di bawah upah minimum kabupaten. Oleh karena itu, dia mengaku ikut berbahagia dengan perbaikan nasib yang dialami oleh sebagian bidan PTT Pusat.

"Bayangkan saja, sebulan itu gaji mereka cuma Rp 1,6 juta. UMK saja enggak sampai. Bandingkan dengan bidan provinsi, yang dapat lebih dari Rp 5 juta sebulan. Bidan provinsi itu kan gajinya Rp 3,5 juta, ditambah tunjangan kerja di daerah yang sulit jangkauan sebesar Rp 1,7 juta," tuturnya.

Untuk memperbaiki nasib para bidan PTT Pusat, Pupu mengatakan, Pemkab Bandung Barat telah memberikan bantuan tambahan penghasilan, yang nilainya sekitar Rp 1 juta. "Di Indonesia, cuma kami yang memberikan bantuan seperti itu. Kami usulkan kepada Pak Bupati, ternyata Pak Bupati memberi respons yang baik. Makanya, mereka dapat tambahan penghasilan," katanya.

Gaji ke-13
Dia berharap, dengan diangkatnya sebagian bidan PTT Pusat menjadi CPNS, maka pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih ditingkatkan. "Semoga mereka lebih bersyukur dan lebih termotivasi dalam bekerja, yang ujung-ujungnya dapat menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Bandung Barat," tukasnya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM KBB Asep Hikayat menyatakan, hingga akhir tahun ini 59 bidan PTT Pusat yang telah menerima SK CPNS akan menerima gaji dari BKPSDM. Di samping gaji bulan Juni dan gaji ke-14, kata dia, para bidan tersebut akan menerima pula gaji ke-13 maupun rapel gaji untuk bulan April dan Mei.

"Soalnya, TMP (terhitung mulai tanggal) CPNS mereka dari April. Mereka meminta rapel gajina dikasihkan sekarang juga, tapi enggak bisa karena pengajuannya harus sebelum tanggal 15. Jadi, sekarang ini gaji bulan Juni dulu. Gaji bulan April dan Mei akan dikasihkan bulan Juli. Ya, hitung-hitung buat tabungan mereka, biar uangnya enggak habis dipakai buat Lebaran," katanya.

Berita ini bersumber dari Pikiran Rakyat.
Share:

Pemerintah Hanya Buka CPNS Lewat Formasi Khusus

Sahabat pembaca Info Bidan PTT, sudah tahukah anda bahwa hingga saat ini pemerintah hanya menerima calon pegawai negeri sipil (CPNS) dengan formasi khusus. Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik Herman Suryatman menegaskan untuk saat ini pemerintah masih konsisten melakukan moratorium dan penataan PNS. Hanya saja terdapat penerimaan CPNS yang berasal dari formasi khusus yang sesuai dengan program prioritas Nawacita Presiden Joko Widodo.

Herman menjelaskan formasi khusus yang dibuka seperti Guru Garis Depan yang nantinya ditugaskan untuk mengajar di wilayah terluar dan terpencil di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut dilakukan mengingat masih banyak daerah di pedalaman yang kurang tersentuh pendidikan. Nantinya guru tersebut diberi jangka waktu untuk menetap di wilayah tersebut hingga beberapa tahun mendatang. 

Penerimaan CPNS dari formasi khusus selanjutnya adalah penyuluh pertanian, karena memang tidak dapat dipungkiri keberadaan penyuluh pertanian sangat penting untuk mendorong petani meningkatkan produktivitasnya. Kemudian ada dokter dan bidan PTT Kementerian Kesehatan yang jumlahnya masih dirasa kurang untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

"Hingga saat ini pemerintah tetap konsisten melakukan moratorium, namun terdapat beberapa penerimaan CPNS yang berasal dari formasi khusus. Formasi tersebut bisa dikatakan khusus karena hanya orang yang memiliki keahlian tertentu yang dapat mengisi formasi tersebut, contohnya seperti GGD, dokter dan bidan PTT Kemenkes, lalu penyuluh pertanian," ujarnya, Rabu (14/06).

Selanjutnya ia mengatakan formasi khusus lainnya yang dibuka adalah formasi yang ada di lingkup Kementerian Hukum dan HAM seperti penjaga lapas dan imigrasi. Hal tersebut dirasa penting mengingat jumlah warga binaan yang ada setiap lapas cukup banyak namun SDM penjaga lapas terbilang sedikit. Kemudian petugas imigrasi untuk mengantisipasi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia yang terus meningkat.

Selanjutnya calon hakim, merupakan formasi khusus yang disetujui oleh Kementerian PANRB. Hal itu menimbang jumlah hakim baik di pusat maupun di daerah yang jumlahnya masih sedikit. Setidaknya ada sekitar 1.684 calon hakim yang disetujui oleh Menteri PANRB Asman Abnur. 

Berkenaan dengan hal tersebut disampaikan, hingga kini penerimaan CPNS dari jalur umum belum dibuka. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, masyarakat dapat memperoleh informasi dari instansi terkait. "Jangan sampai terkecoh informasi tidak benar atau hoax. Kalau ingin tau perkembangan, silahkan konfirmasi langsung ke kami atau up date melalui menpan.go.id," pungkas Herman.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Sebanyak 169 perawat honorer yang tergabung dalam FKPHI Kendal menuntut upah yang layak.

Sahabat pembaca Info Bidan PTT dan Perawat Honorer, sudah tahukah anda bahwa sebanyak 169 perawat honorer yang tergabung dalam Forum Komunikasi Perawat Honorer Indonesia (FKPHI) Kendal menuntut upah yang layak.

Pasalnya selama ini perawat honorer hanya menerima honor sekitar Rp 75 sampai Rp 100 ribu per bulan.

Yustina Putroyuni, perawat honorer ini mengaku hanya mendapatkan honor Rp 75 ribu sampai Rp 100 ribu per bulan selama sepuluh tahun melayani di Puskesmas Pageruyung

“Bahkan kadang malah tidak mendapatkan honor,” keluhnya dalam Seminar Keperawatan Kendal yang di gelar FKPHI Kendal di Pendopo Kendal, Kamis (18/05/2017)

Senada dengan Yustina, perawat Puskesmas Brangsong II Nur Azizah, mengeluhkan upah perawar yang jauh di bawah Upah Minimum. Dia berharap perawat honorer sama sejahteranya dengan guru honorer.

"Kami diupah sebesar Rp 1 juta saja per bulan, sangat bersyukur, dulu ada dana kesra sebesar Rp 200 ribu yang cair tiap tiga bulan sekali saja masih dipotong, " terangnya

Ketua FKPHI Kendal, Saifullah Bariklana, mengatakan jumlah perawat di Kabulaten Kendal ada 1.105 orang.

Sedangkan perawat honorer puskesmas sebanyak 169 orang sedangkan perawat di Rumah Sakit Kendal ada 129 orang.

Saifullah heran nasib perawat honorer tetap sama tiap tahun padahal pelayanan dan semangat tidak kalah dengan perawat yang berstatus PNS.

Nasib perawat honorer di rumah sakit masih lebih baik dengan upah sekitar Rp 1, 7 juta. Namun nasib perawat honorer khususnya di Puskesmas masih sangat memprihatinkan.

“Contohnya saya yang hanya menerima honor Rp 100 ribu per bulan, padahal jarak dari rumah sampai puskesmas sejauh 25 kilometer,” ujar Saifullah yang juga perawat di Puskesmas Pembantu Sukorejo.

Ketua DPRD Kendal, Prapto Utono mengakui perbaikan kesejahteraan perawat honorer terganjal dengan Peraturan Pemerintah (PP) 48 tahun 2016, yang berisi pemerintah sudah tidak diperbolehkan mengangkat pegawai honorer.

“Solusinya dengan mengubah puskesmas dan rumah sakit daerah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), agar bisa mengangkat pegawai sesuai kebutuhan tanpa harus terikat peraturan dengan pemerintah,” paparnya.

Walau demikian, pihaknya akan memperjuangkan nasib perawat honorer. Menurutnya pemerintah masih mampu menggaji perawat honorer.

Berita ini bersumber dari Tribunnews.
Share:

Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) se-Indonesia mendesak pemerintah segera mengesahkan revisi UU Aparatur Sipil Negara menjadi UU

Sahabat pembaca Info Bidan PTT dan Perawat Honorer, sudah tahukah anda bahwa para perawat honorer yang tergabung dalam Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) se-Indonesia, mendesak pemerintah segera mengesahkan revisi UU Aparatur Sipil Negara (UU ASN) menjadi UU.

“Pemerintah wajib mengangkat perawat honorer menjadi PNS, tanpa harus membatasi usia. Karena mereka ada yang sudah berusia 35 tahun, tetap setia mengabdi sebagai perawat honorer. Ini kasihan mereka,” tegas Ketua Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPW PPNI) Jateng, Edy Wuryanto.

PPNI Jateng menginisiasi berlangsungnya kongres nasional ke-1 Forum Perawat Honorer Indonesia di kantor DPW PPNI Jateng. Dilanjutkan seminar nasional bertema Peluang dan Tantangan Revisi UU ASN sebagai pintu masuk pengangkatan PNS bagi perawat non-PNS di Hotel Metro Semarang, kemarin.

Anggota Badan Legislasi DPR yang juga pengusul revisi UU ASN, Rieke Diah Pitaloka Intan Purnamasari, dan hadir pada acara itu, membakar semangat para perawat honorer dari berbagai pelosok Indonesia. Rieke mendesak pemerintah segera mengesahkan revisi UU ASN menjadi UU. Pasalnya payung hukum tersebut kini sudah ditunggu masyarakat yang masih bekerja sebagai tenaga kontrak, tenaga honorer, pegawai titak tetap, dan pegawai tetap non-PNS.

Menurut Rieke, presiden sudah menerbitkan surpres (surat presiden) agar DPR dan pemerintah melalui menteri yang ditunjuk segera mengesahkan revisi UU ASN menjadi UU.

“Revisi UU ASN akan menjadi payung hukum bagi pegawai honorer,” kata Rieke.

Dalam revisi tersebut, Rieke menyebutkan ada 10 poin yang menjadi sorotan pengusul. Intinya, perubahan bertujuan untuk perbaikan sistem bagi ASN yang berada di garda terdepan pelayanan publik. Sebab, mereka menjadi kunci keberhasilan program pemerintah.

“Ribuan tenaga honorer khusus keperawatan saja di Jateng mencapai 7.396 orang, yang berusia di atas 35 tahun sebanyak 25 persen. Maka kasihan mereka sudah berjuang lama, tetapi nasibnya diabaikan,” tambahnya.

Rieke mengakui, pihak-pihak yang akan dipayungi dengan regulasi ini meliputi pendidik, tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, hingga inseminator. Saat ini mereka belum menjadi ASN, tapi mayoritas SK pemgangkatan dikeluarkan pemerintah pusat dan digaji setiap bulan.

Di dalam draft revisi usulan DPR, Pasal 131A angka satu (1) disebutkan: Tenaga honorer, pegawai titak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014, wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memerhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90.

Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan, bila ada hal-hal yang tidak disetujui pemerintah dari draft revisi yang telah diserahkan dewan, maka hal itu bisa dimasukkan ke dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) versi pemerintah.

“Ini kan sebuah mekanisme, tata cara yang diamanatkan UUD dan turunannya. Dia (Revisi ASN) sudah disepakati menjadi prolegnas prioritas. Itu bukan DPR sendiri, tapi (kesepakatan) antara DPR dengan pemerintah,” tegas dia.

Ketua DPW PPNI Jateng, Edy Wuryanto, mengawal pendirian forum komunikasi perawat honorer se-Indonesia. Jateng sudah memulai membentuk, pihaknya berharap semua provinsi terbentuk hingga ke tingkat kabupaten. Sehingga ada gerakan sistemik di Indonesia.

“Di Jateng ada sekitar 10 ribu perawat honorer yang tersebar di rumah sakit dan puskesmas. Mereka status ketenagakerjaannya tidak jelas, gajinya tidak jelas, sangat jauh dari layak. Ada yang menerima gaji Rp 300 ribu/bulan, ada yang mengabdi lebih dari 10 tahun, tapi tidak jelas nasibnya,” kata Edy Wuryanto.

Bahkan, lanjut Edy, ada tenaga perawat honorer yang umurnya lebih 35 tahun, karena kelamaan mengabdi sebagai pekerja perawat honorer. Sementara UU ASN mengatur bisa diangkat menjadi PNS dibatasi maksimal usia 35 tahun.

“Target ini semoga ada konsolidasi nasional, mereka bisa merumuskan strategi bagaimana bernegosiasi dengan DPR dan kemenkes, ada kebijakan amandemen UU ASN. Sehingga ada kebijakan mereka yang sudah mengabdi lama bisa diangkat jadi PNS,” tambahnya.

Ketua Forum Komunikasi (Forkom) Perawat Honorer Indonesia, Moh Andi Irwan mengatakan, kongres nasional ke-1 menyepakati mengubah nama Forkom PHI menjadi Ikatan Perawat Honor Indonesia (IPHI). Tujuan IPHI dalam waktu dekat memperjuangkan hak mereka menjadi PNS dan mendorong agar UU ASN segera disahkan menjadi UU. Karena hal itu sebagai payung hukum agar perawat honorer bisa diangkat menjadi PNS tanpa ada batasan usia.

“Kami akan mengawal dan melakukan konsolidasi kepada bupati/walikota, gubernur mau pun ke DPR agar revisi UU ASN tersebut segera disahkan menjadi UU,” tandasnya.

Berita ini bersumber dari Suara Merdeka.
Share:

Pesan Sponsor

Popular Posts